[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f965b15d-caba-4b12-a770-434b73a98104","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Di Bidang Perdagangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2011","number","13","year","2011","published_date","2011-05-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Izin Usaha Di Bidang Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bidang perdagangan - izin usaha
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2011/126 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Di Bidang Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka melancarkan Kegiatan Bidang Perdagangan dan jasa, perlu dikembangkan usaha dan lembaga perdagangan yang sehat, kondusif, profesional, dan berdaya saing tinggi, serta terkendali dengan baik; bahwa untuk mewujudkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha di bidang perdagangan tersebut dipandang perlu menetapkan pengaturan legalitas usaha di bidang perdagangan; bahwa pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur retribusi yang dibebankan kepada masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi; \n Undang - Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblaad Tahun 1926 Nomor 226; Bedrijfsreglementerings Ordonantie Tahun 1934; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/10/2005; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008; . Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-Dag/Per/3/2010; Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 199/MPP/Kep/6/2001; Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 138/PDN/KEP/10/2008; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2010; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin usaha di bidang perdagangan dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. DIatur tentang maksud dan tujuan, objek dan subjek, jenis izin usaha di bidang perdagangan, tata cara pemberian izin, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan pidana dan penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2011. \n Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 27 Tahun 2003 dicabut. \n 33 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 27 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Di Bidang Perdagangan dicabut dan tidak berlaku lagi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin usaha di bidang perdagangan di Kota Cimahi. Maksud pemberian izin usaha adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya melengkapi legalitas usahanya. Tujuannya adalah untuk melindungi perusahaan yang menjalankan usahanya secara tertib, jujur, dan terbuka; membina dunia usaha yang meliputi perusahaan mikro, kecil, menengah, dan besar; menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib; serta mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan.

Objek usaha perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Subjek usaha perdagangan adalah orang, pribadi, atau Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang perdagangan.

Jenis izin usaha di bidang perdagangan meliputi:

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dibedakan berdasarkan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan (Mikro, Kecil, Menengah, Besar).
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dibedakan dalam bentuk usaha (PT, CV, Firma, Perusahaan Perseorangan, Koperasi, Bentuk Usaha Lainnya).
Tanda Daftar Gudang (TDG) bagi perusahaan yang memiliki/menggunakan sarana khusus penyimpanan barang/gudang.
Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha waralaba.
Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional dan Lokal (PPPD-N/L) bagi perusahaan yang menyelenggarakan pameran dagang nasional dan lokal.

Peraturan ini juga mengatur tata cara pemberian izin, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini.

","transitional_provisions","Bagi perusahaan yang telah memiliki izin usaha di bidang perdagangan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya untuk kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 27 Tahun 2003","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
CIMAHI CITY

NUMBER : 126
YEAR : 2011
SERIES: E

REGIONAL REGULATION OF CIMAHI CITY
NUMBER 13 OF 2011
ON
BUSINESS LICENSE IN THE FIELD OF TRADE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CIMAHI,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to facilitate activities in the field of trade and services, it is necessary to develop healthy, conducive, professional, and highly competitive trade businesses and institutions that are well controlled;
that in order to realize the development, control and supervision of businesses in the field of trade, it is deemed necessary to establish regulations on the legality of businesses in the field of trade;
that the government has stipulated Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution which regulates retribution charged to the public;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c above,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f965b15d-caba-4b12-a770-434b73a98104","actionData","errors"]