[{"_1":2,"_113":-5,"_114":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f963bcc4-b8b6-46e8-a4f6-c5c0b4c55de2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_109":110,"_111":112},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":79,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":-5,"_107":108},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-02-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kota Kediri","place_of_enactment","Kediri","theme","Penyelenggaraan Ketertiban Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETERTIBAN UMUM
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketertiban Umum
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah yang kondusif \tmerupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan;\r\nb. bahwa untuk mewujudkan Kota Kediri yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah \tDaerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa \tYogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang \tNomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);\r\n3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman \tPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan \tDaerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);\r\n7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan \tPeraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); \r\n8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;\r\n9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;\r\n \n Peraturan ini berisi tentang;\r\n1. Ketentuan umum;\r\n2. Maksud dan Tujuan Pengaturan tentang Ketertiban umum;\r\n3. Ruang Lingkup;\r\n4. Tertib Jalan dan Angkutan Jalan;\r\n5. tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat umum;\r\n6. Tertib Sungai, Saluran dan Mata Air;\r\n7. Tertib Usaha;\r\n8. Tertib Lingkungan;\r\n9. Tertib Bangunan;\r\n10. Tertib Sosial Masyarakat;\r\n11. Tertib Kesehatan;\r\n12. Tertib Tempat hiburan dan Keramaian;\r\n13. tertib Pemondokan, Kos dan Penginapan;\r\n14. tindakan Penertiban;\r\n15. Peran Serta Masyarakat;\r\n16. pembinaan dan Pengawasan;\r\n17. Sanksi Administratif;\r\n18. Ketentuan Penutup;\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 26 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bertujuan untuk menciptakan kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang kondusif sebagai kebutuhan dasar untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat di Kota Kediri. Latar belakangnya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seiring dengan perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat di era globalisasi dan otonomi daerah.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek ketertiban umum, meliputi:

\n\n

Tertib Jalan dan Angkutan Jalan: Mengatur perilaku pejalan kaki, penggunaan kendaraan umum, dan larangan terhadap tindakan yang merusak atau mengganggu fungsi jalan.
Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum: Mengatur larangan terhadap tindakan yang merusak atau menyalahgunakan fungsi jalur hijau, taman, dan tempat umum.
Tertib Sungai, Saluran, dan Mata Air: Mengatur larangan terhadap tindakan yang mencemari atau merusak sungai, saluran, dan mata air.
Tertib Usaha: Mengatur larangan terhadap praktik usaha yang melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, serta kewajiban menjaga kebersihan dan ketertiban tempat usaha.
Tertib Lingkungan: Mengatur larangan terhadap tindakan yang merusak lingkungan, seperti membunyikan petasan atau membiarkan hewan berkeliaran.
Tertib Bangunan: Mengatur kewajiban pemilik bangunan untuk memelihara bangunan dan lingkungannya, serta larangan terhadap pendirian bangunan yang melanggar aturan.
Tertib Sosial Masyarakat: Mengatur larangan terhadap perbuatan asusila, prostitusi, perjudian, minuman beralkohol, serta kegiatan meminta sumbangan tanpa izin.
Tertib Kesehatan: Mengatur larangan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tanpa izin, praktik pengobatan tradisional yang membahayakan, serta penjualan obat-obatan ilegal.
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian: Mengatur kewajiban penyelenggara kegiatan keramaian untuk mendapatkan izin dan menjaga ketertiban.
Tertib Pemondokan, Kos, dan Penginapan: Mengatur kewajiban dan larangan bagi penyelenggara dan pengguna jasa pemondokan, kos, dan penginapan.

\n\n

Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau PPNS. Masyarakat juga memiliki peran serta dalam menciptakan ketertiban umum dengan melaporkan pelanggaran kepada Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (5), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administratif berupa: teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan/pembekuan/penyegelan izin, penghentian kegiatan selamanya, dan/atau biaya paksa.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF KEDIRI
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KEDIRI CITY
NUMBER 1 OF 2016
ON
THE ORGANIZATION OF PUBLIC ORDER
AND PUBLIC PEACE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KEDIRI,

\n\n \n \n

Considering:

that to achieve public welfare in accordance with the developments and dynamics of community activities with the demands of the era of globalization and regional autonomy, the condition of public order and public peace in the region is a basic need for the entire community to improve the quality of life;
that in order to realize an orderly Kediri City and foster a sense of discipline in behavior for every community, it is necessary to make efforts to improve public order;
that based on the provisions of Article 12 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f963bcc4-b8b6-46e8-a4f6-c5c0b4c55de2","actionData","errors"]