[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f95ec336-929f-4a68-aef0-6c7d63d93546","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2021","number","13","year","2021","published_date","2021-09-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI JASA USAHA
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2021/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa retribusi jasa usaha merupakan salah satu\r\nsumber pendapatan Daerah yang penting guna\r\nmembiayai penyelenggaraan pemerintahan dan\r\npembangunan Daerah;\r\nb. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pemungutan\r\nretribusi jasa usaha dengan prinsip demokratis,\r\npemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat,\r\nserta akuntabilitas, perlu dilakukan peninjauan\r\nkembali tarif Retribusi;\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor\r\n12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2018 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun\r\n2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, masih terdapat\r\nkekurangan dan belum dapat menampung\r\nperkembangan perekonomian masyarakat dan\r\nperkembangan penerimaan Pemerintah Daerah\r\nsehingga perlu diganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa\r\nUsaha; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Objek dan Golongan Retribusi; Priinsip, Sasaran dalam Penetapan, dan Peninjauan Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Pemungutan Retribusi; Kadaluwarsa; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2021. \n Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2018 \n 42 \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini mengatur sebagai berikut:

Regulasi yang Dihapus: Menghapus Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 dan Nomor 10 Tahun 2018.
Alasan Pencabutan: Peraturan lama dinilai tidak dapat menampung perkembangan ekonomi dan penerimaan daerah yang baru.
Kerangka Baru: Penetapan jenis-jenis retribusi baru, struktur tarif, dan prinsip penetapan tarif yang lebih responsif terhadap kondisi terkini.
Ketentuan Peralihan: Piutang retribusi dari peraturan lama tetap berlaku hingga masa kedaluarsa dan diakui sebagai piutang daerah.
Dampak Kewajiban: Wajib Retribusi harus menyesuaikan diri dengan peraturan baru dalam menghitung dan membayar retribusi yang terutang.
Tanggal efektif: Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan.

","transitional_provisions","

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, piutang retribusi yang terutang berdasarkan:

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

akan tetap berlaku sampai dengan masa kedaluwarsa dan diakui menjadi piutang daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

","sanctions","

Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan retribusi adalah sebagai berikut:

Sanksi Administratif: Penyelesaian kekurangan pembayaran retribusi dikenakan bunga 2% per bulan terhadap jumlah yang terutang.
Sanksi Pidana: Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda 3 kali jumlah retribusi yang terutang.

","revokes",[92,97],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011","link","",{"_93":98,"_95":96},"Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2018","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

HEAD OF BOYOLALI

CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY

NUMBER ... YEAR 2021

ABOUT

RETRIBUTION OF BUSINESS SERVICES

\n\n

Considering:

a. that the retribution of business services is one of the important sources of regional income to finance the administration of government and regional development;
b. that to realize the implementation of retribution collection on business services with democratic principles, equity and justice, community participation, and accountability, it is necessary to review the retribution rates;
c. that the Regional Regulation of Boyolali Regency Number 12 of 2011 concerning Business Service Retribution, which has been amended by the Regional Regulation of Boyolali Regency Number 10 of 2018 concerning Amendments to the Regional Regulation Number 12 of 2011 concerning Business Service Retribution, still has shortcomings and cannot accommodate the economic developments of the community and the developments in local government revenue, thus it needs to be replaced;
d. that based on the considerations as intended in letters a, b, and c, it is necessary to establish the Regional Regulation concerning Business Service Retribution.

\n\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=f95ec336-929f-4a68-aef0-6c7d63d93546","actionData","errors"]