[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f95e995b-4891-4a12-8ba2-32f4f73d8092","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2006","number","5","year","2006","published_date","2006-07-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Badung","place_of_enactment","Mangupura","theme","Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-PENGUJIAN-BERKALA-KENDARAAN-BERMOTOR
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2006/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan telah diterbitkan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagiamana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 72 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 77 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003. \n 1. KETENTUAN UMUM ; 2. NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI; 3. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; 4. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF SERTA WILAYAH PEMUNGUTAN; 5. GOLONGAN.STRUKTUR, DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; 6. MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHITUNG; 7. TATA CARA PEMUNGUTAN; 8. SANKSI ADMINISTRASI; 9. TATA CARA PENAGIHAN ; 10. KEDALUARSA ; 11. PENYIDIKAN; 12. KETENTUAN PIDANA; 13. KETENTUAN PERALIHAN; 14. KETENTUAN LAIN - LAIN; 15. KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2006. \n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun 1997 Nomor 62) \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kabupaten Badung. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memungut retribusi atas pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n- Nama, obyek, dan subyek retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor.\n- Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang diuji.\n- Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum yang didasarkan pada biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.\n- Golongan retribusi jasa umum, struktur, dan besarnya tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor, termasuk biaya administrasi, biaya pengujian, biaya kelengkapan alat uji, dan pengujian kendaraan bermotor dengan masa berlaku uji 6 bulan.\n- Masa retribusi paling lama 6 bulan dari saat pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.\n- Tata cara pemungutan retribusi yang tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah.","transitional_provisions","1. Pemberian Tanda Uji serta Buku Uji yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, sampai diberikan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan atas retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Bagi kendaraan wajib uji yang terlambat melakukan pengujian dikenakan denda sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan.\n3. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 9 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BADUNG REGENCY

NUMBER 5 YEAR 2006

CONCERNING

RETRIBUTION FOR PERIODIC INSPECTION OF MOTOR VEHICLES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BADUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the issuance of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation of Badung Regency Level II Number 6 of 1997 concerning Periodic Inspection of Motor Vehicles needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Retribution for Motor Vehicle Inspection;

In View of:

Law Number 69 of 1958 concerning the Establishment of Level II Regions within the Territory of Level I Regions of Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f95e995b-4891-4a12-8ba2-32f4f73d8092","actionData","errors"]