[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f95d3809-9385-48cf-8908-cd4b5b0949e0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Cagar Budaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 9 Tahun 2014","number","9","year","2014","published_date","2014-10-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gowa","place_of_enactment","Sungguminasa","theme","Perlindungan Cagar Budaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

cagar budaya
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2014/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Cagar Budaya
ABSTRAK:	\n \n Kawasan dan situs budaya\r\nyang dimiliki oleh Kabupaten Gowa\r\nmerupakan bagian dari kekayaan\r\nalam dan budaya bangsa Indonesia\r\nyang memiliki peran penting bagi\r\npemahaman dan pengembangan\r\nsejarah, ilmu pengetahuan, dan\r\nkebudayaan dalam kehidupan\r\nbermasyarakat, berbangsa, dan\r\nbernegara sehingga perlu\r\ndilestarikan dan dikelola secara\r\ntepat melalui upaya pelindungan,\r\npengembangan, dan pemanfaatan\r\ndalam rangka memajukan kebudayaan daerah dan\r\nkebudayaan nasional untuk\r\nsebesarbesarnya kemakmuran\r\nrakyat, untuk melestarikan cagar\r\nbudaya, maka perlu ada\r\npengaturan perlindungan,\r\npengembangan dan pemanfaatan\r\ncagar budaya sebagai bentuk\r\ntanggung jawab pemerintah\r\ndaerah, cagar budaya berupa\r\nkawasan, benda, bangunan,\r\nstruktur dan situs perlu dikelola\r\noleh pemerintah daerah dengan\r\nmeningkatkan peran serta\r\nmasyarakat untuk melindungi,\r\nmengembangkan dan\r\nmemanfaatkan kawasan dan cagar\r\nbudaya, \n Pasal 18 ayat (6) UndangUndang\r\nDasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945, UndangUndang Nomor 29\r\nTahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah Tingkat II di Sulawesi, UndangUndang Nomor 28\r\nTahun 2002 tentang Bangunan\r\nGedung , UndangUndang Nomor 26\r\nTahun 2007 tentang Penataan\r\nRuang , UndangUndang Nomor 10\r\nTahun 2009 tentang\r\nKepariwisataan, UndangUndang Nomor 32\r\nTahun 2009 tentang Perlindungan\r\ndan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UndangUndang Nomor 11\r\nTahun 2010 tentang Cagar Budaya, UndangUndang Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundangundangan, UndangUndang Nomor 23 Tahun\r\n2014 tentang Pemerintahan Daerah, aturan Pemerintah Nomor 36\r\nTahun 2005 tentang Peraturan\r\nPelaksanaan UndangUndang\r\nNomor 28 Tahun 2002 tentang\r\nBangunan Gedung, .Peraturan Pemerintah Nomor 38\r\nTahun 2007 tentang Pembagian\r\nUrusan Pemerintahan antara\r\nPemerintah, Pemerintahan Daerah\r\nProvinsi dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa\r\nNomor 10 Tahun 2005 tentang\r\nPenyidik Pegawai Negeri Sipil\r\ndi Lingkungan Pemerintah Daerah\r\nKabupaten Gowa. \n ERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2014. \n 47 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perlindungan Cagar Budaya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan cagar budaya, termasuk registrasi, pelestarian (meliputi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, dan pemanfaatan), penyimpanan di museum, peran serta masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk karena kawasan dan situs budaya di Kabupaten Gowa merupakan bagian dari kekayaan alam dan budaya bangsa yang perlu dilestarikan. Tujuannya adalah untuk memajukan kebudayaan daerah dan nasional demi kemakmuran rakyat.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Kewenangan Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan cagar budaya, termasuk menetapkan etika pelestarian, mengkoordinasikan pelestarian lintas sektor, menghimpun data, menetapkan peringkat dan status cagar budaya, membuat peraturan, menyelenggarakan kerjasama, melakukan penyidikan pelanggaran hukum, mengelola kawasan cagar budaya, mengangkat pengelola teknis, mengembangkan SDM, memberikan penghargaan, memindahkan cagar budaya untuk pengamanan, menetapkan batas situs dan kawasan, serta menghentikan proses pemanfaatan ruang yang merusak cagar budaya.
Ruang Lingkup Kegiatan yang Diatur: Peraturan ini mengatur kriteria cagar budaya (benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan), kepemilikan dan penguasaan cagar budaya, penemuan dan pencarian cagar budaya, register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan), pelestarian (perlindungan, pengembangan, pemanfaatan), peran serta masyarakat, dan pendanaan.
Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:\n
- Setiap orang yang menemukan benda yang diduga cagar budaya wajib melaporkannya.
- Setiap orang dilarang melakukan pencarian cagar budaya tanpa izin.
- Setiap orang yang memiliki cagar budaya wajib mendaftarkannya.
- Setiap orang wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki.
- Setiap orang dilarang merusak, mencuri, atau memindahkan cagar budaya tanpa izin.
\n

","transitional_provisions","1. Izin pengelolaan cagar budaya yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 32, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 49, Pasal 58, dan Pasal 59 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GOWA
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GOWA REGENCY
NUMBER 09 OF 2014
CONCERNING
PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GOWA,

\n\n \n \n

Considering:

that the cultural areas and sites owned by Gowa Regency are part of the natural and cultural wealth of the Indonesian nation which has an important role for the understanding and development of history, science, and culture in social, national, and state life so that it needs to be preserved and managed appropriately through protection, development, and utilization efforts in order to advance regional culture and national culture for the greatest prosperity of the people;
that in order to preserve the cultural heritage, it is necessary to have regulations regarding the protection, development and utilization of cultural heritage as a form of regional government responsibility;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f95d3809-9385-48cf-8908-cd4b5b0949e0","actionData","errors"]