[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f946ce6e-3be2-443e-abab-0ed0fa62848f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2016","number","6","year","2016","published_date","2016-12-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jember","place_of_enactment","Jember","theme","Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANTUAN HUKUM
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD No 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:	\n \n BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN DALAM PASAL 19 AYAT (2) UU NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUMMAKA PERLU MEMBENTUK PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN \n PASAL 18 AYAT (6) UUD TAHUN 1945; UU NOMOR 12 TAHUN 1950; UU NOMOR 12 TAHUN 2011; UU NOMOR 16 TAHUN 2011; UU NOMOR 23 TAHUN 2014; UU NOMOR 8 TAHUN 2016; PP NOMOR 58 TAHUN 2005 \n PERATURAN INI MENGATUR ASAS DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; PENYELENGGARAN BANTUAN HUKUM; SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM; TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM; PENGAWASAN; LARANGAN; SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan tujuan menjamin akses keadilan dan persamaan di hadapan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Jember.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Asas dan tujuan penyelenggaraan bantuan hukum, meliputi keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Tujuannya adalah untuk menjamin hak penerima bantuan hukum mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga negara, menjamin penyelenggaraan bantuan hukum secara merata, dan mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien.
Ruang lingkup bantuan hukum, yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
Penyelenggara dan pemberi bantuan hukum, dengan syarat pemberi bantuan hukum harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, pengurus, dan program bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen, pelayanan bantuan hukum, penyuluhan hukum, menerima anggaran, mengeluarkan pendapat dalam sidang, mendapatkan informasi, dan jaminan perlindungan hukum. Mereka berkewajiban melaporkan program, penggunaan anggaran, menyelenggarakan penyuluhan hukum, menjaga kerahasiaan, dan memberikan bantuan hukum sampai selesai.
Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, termasuk syarat pemohon bantuan hukum, tata cara pengajuan permohonan, dan verifikasi persyaratan. Bantuan hukum diberikan secara litigasi oleh advokat dan secara nonlitigasi oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
Tata cara penyaluran dana bantuan hukum, yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember, dilakukan melalui perjanjian kerja. Penyaluran dana dilakukan setelah penyelesaian perkara pada setiap tahapan proses beracara dan penyampaian laporan.
Pengawasan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang berwenang di bidang hukum, termasuk pembentukan Tim Verifikasi.
Larangan bagi pemberi bantuan hukum untuk menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pemberi Bantuan Hukum yang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JEMBER
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF JEMBER REGENCY
NUMBER 6 OF 2016
ON
LEGAL AID FOR POOR COMMUNITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEMBER,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that to implement the provisions in Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 on Legal Aid, it is necessary to form a Regional Regulation on Legal Aid for Poor Communities.

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 1950 on the Establishment of Regency Regions within the Province of East Java (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1950 Number 41), as amended by Law Number 2 of 1965 on Amendments to the Territorial Boundaries of the Municipality of Surabaya and Level II Region of Surabaya by Amending Law Number 12 of 1950 on the Establishment of Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f946ce6e-3be2-443e-abab-0ed0fa62848f","actionData","errors"]