[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f946200c-9bb8-452f-aac6-d966d2cebe2d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2019","number","20","year","2019","published_date","2019-11-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Pengelolaan Daerah Aliran Sungai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan - daerah - aliran - sungai
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD 2019/Nomor 20 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
ABSTRAK:	\n \n Bahwa kerusakan lingkungan di Wilayah Kota Bekasi seperti alam banjir, tanah longsor, dan kekeringan Pasal 18 UU No. 7 Tahun 2004 maka perlu membentuk Perda tentang Pengeliolaan Aliran Sungai. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU no. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1996; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 204 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denfan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 37 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 44 Tahun 2004; PP No. 45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2009; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 76 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 37 Tahun 2012; Perda jabar no. 22 Tahun 2010; Perda Jabar No. 1 Tahun 2012; Perda Jabar No. 7 Tahun 2014; Perda jabar No. 12 tahun 2014. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Prinsip Dan Tujuan, Wewenang Dan Tanggung Jawab, Ruang Lingkup, Perencanaan, pelaksanaan, Pemanfataan Rehabilitasi Dan Konservasi Wilayah Daerah aliran Sungai, Pembinaan Dan Pengawasan DAS, Pwemberdsyaan, Kerja Sama Dan Kemitraan, Koorinasi, Hak Dan Kewajiban Masyarakat Dan Swasta, Kelembagaan, Pembiayaan, Larangan Dan Sanksi, Pengakan Hukum, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019. \n 21 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan DAS yang terkoordinasi, terpadu, dan serasi, demi kelestarian fungsi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk karena meningkatnya kerusakan lingkungan seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan akibat rendahnya daya dukung DAS. Tujuannya adalah untuk mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan manusia dalam DAS agar terwujud kelestarian ekosistem dan peningkatan manfaat sumber daya alam secara berkelanjutan.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah Kota Bekasi memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan sungai dan sumber air, termasuk penetapan kebijakan, pola pengelolaan, rencana pengelolaan, serta pemberian izin terkait penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sungai dan air tanah. Pemerintah Daerah juga bertugas menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sungai, memberdayakan pemangku kepentingan, mendayagunakan sungai, mengendalikan daya rusak air, dan menyelenggarakan sistem informasi sungai.

Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, rehabilitasi dan konservasi wilayah DAS, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan, kerjasama dan kemitraan, hak dan kewajiban masyarakat, kelembagaan pengelolaan, sistem informasi pengelolaan DAS, penyelesaian sengketa, pembiayaan, larangan dan sanksi, penegakan hukum, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

Masyarakat dan swasta memiliki hak untuk menikmati manfaat dari pengelolaan DAS, mengetahui informasi tentang kondisi DAS, serta berperan serta dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan DAS. Mereka juga berkewajiban menjaga dan melindungi sumber daya DAS secara berkelanjutan, mendukung program pengelolaan DAS, dan melakukan pengawasan pemanfaatan sumberdaya lahan dan air di wilayah DAS.

","transitional_provisions","1. Pengelolaan DAS yang telah dilakukan atau ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan DAS, dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Pengenaan sanksi pidana mengacu pada ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang, konservasi tanah dan air, pengelolaan lingkungan hidup dan penaatan hukum lingkungan, dan pengelolaan sumber daya air.\n4. Dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan DAS diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BEKASI CITY
NUMBER: 20
PATRIOT CITY
2019
SERIES : E

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 20 OF 2019
ON
WATERSHED MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that environmental damage in the Bekasi City Area such as natural disasters of floods, landslides, and droughts is increasing due to the low carrying capacity of the Watershed which in turn can disrupt the economy and social life of the community;
that Article 18 of Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources, includes provisions that some of the government's authority in water resources management can be carried out by the regional government, in order to support the implementation of Watershed Management;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Watershed Management.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f946200c-9bb8-452f-aac6-d966d2cebe2d","actionData","errors"]