[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9415185-3439-4c51-86de-4e3ff23517a1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Pekalongan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011","number","2","year","2011","published_date","2011-02-11","effective_date","2011-05-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Pekalongan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH - KETENTUAN POKOK
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2011/No. 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Pekalongan\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mengelola potensi kekayaan daerah sehingga\r\ndapat meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu\r\nmemaksimalkan peran perusahaan-Perusahaan Daerah di Kota\r\nPekalongan; bahwa untuk memaksimalkan peran dan meningkatkan kinerja\r\nPerusahaan Daerah terutama dalam memberikan pelayanan\r\nkepada masyarakat, maka perlu pembinaan dan pengawasan\r\nmenyeluruh dan komprehensif secara kelembagaan; bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan\r\nterhadap pengelolaan Perusahaan Daerah, maka diperlukan\r\naturan hukum mengenai Dewan pengawas, Direksi dan\r\nKepegawaian Perusahaan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Dewan Pengawas,\r\nDireksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota\r\nPekalongan; \n Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1975; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor Kota Pekalongan 11 Tahun 2009; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang dewan pengawas, direksi, kepegawaian, dana pensiun, ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2011. \n Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 1990 dicabut. \n 26 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 8 Tahun 1991 Seri D Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan-ketentuan pokok mengenai Dewan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Pekalongan. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk memaksimalkan peran Perusahaan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pembinaan dan pengawasan yang komprehensif.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Pembentukan dan susunan Dewan Pengawas yang terdiri dari pejabat pemerintah daerah dan/atau profesional, serta persyaratan, tugas, wewenang, dan pemberhentiannya.
Pengangkatan, persyaratan, tugas, wewenang, dan pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah.
Status, formasi, pengadaan, masa pensiun, kepangkatan, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan struktural, pelaksanaan dan penilaian pekerjaan, penghasilan, pensiun, cuti, penghargaan, kewajiban, larangan, pelanggaran, dan pemberhentian pegawai Perusahaan Daerah.

Peraturan ini juga mengatur mengenai dana pensiun bagi Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.\n2. Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah yang telah ada, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 1990","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 2 OF 2011
CONCERNING
BASIC PROVISIONS OF THE SUPERVISORY BOARD, DIRECTORS AND
EMPLOYEES OF REGIONAL COMPANIES OF PEKALONGAN CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n \n \n

Considering:

that in order to manage the potential of regional assets so as to increase original regional income, it is necessary to maximize the role of Regional Companies in Pekalongan City;
that in order to maximize the role and improve the performance of Regional Companies, especially in providing services to the community, comprehensive and comprehensive institutional development and supervision are required;
that in order to carry out development and supervision of the management of Regional Companies, legal rules regarding the Supervisory Board, Directors and Employees of Regional Companies are needed;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9415185-3439-4c51-86de-4e3ff23517a1","actionData","errors"]