[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f93c107a-df21-4715-a655-2d1518645a4a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2004","number","12","year","2004","published_date","2004-06-15","effective_date","2004-07-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"9e2500d5-7479-4df6-9a72-4e515267d48e","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sertifikasi bengkel
2004
Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2004/NO.12
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:	\n \n bahwa bengkel umum kendaraan bermotor perlu dibina dan di\r\nkembangkan dalam memelihara kualitas perawatan dan perbaikan\r\nkendaraan bermotor, untuk menjaga kelayakan kendaraan bermotor; \r\nbahwa dalam pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor\r\ntersebut dipandang perlu adanya sertifikasi dan klasifikasi bengkel\r\numum kendaraan bermotor; \r\nbahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan\r\ndengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Sertifikasi\r\nBengkel Umum Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1972; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri ·dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22\r\nTahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2002 \n Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2004. \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang bertujuan untuk membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan bengkel umum kendaraan bermotor guna menjaga mutu pelayanan jasa perbengkelan. Sertifikasi ini wajib dimiliki oleh setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas usaha bengkel umum kendaraan bermotor. Proses permohonan sertifikasi melibatkan pengajuan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administratif seperti fotokopi KTP, surat kuasa (jika dikuasakan), denah lokasi usaha, Izin Gangguan (HO), daftar mekanik dan peralatan, serta TDI atau IUI untuk perorangan. Bagi badan hukum, persyaratan ditambah dengan akta pendirian, NPWP, dan TDP. Sertifikat berlaku selama usaha berjalan dan wajib didaftar ulang setiap 2 tahun. Pemegang sertifikat berkewajiban menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan (K3), serta melaporkan perubahan fasilitas, mekanik, dan peralatan yang dapat memengaruhi klasifikasi bengkel. Terdapat larangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya atau mengubah bentuk, fungsi, dan kegunaan kendaraan bermotor yang diperbaiki. Peraturan ini juga mengatur tentang retribusi sertifikasi bengkel umum kendaraan bermotor, yang digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Besarnya tarif retribusi didasarkan pada klasifikasi bengkel (Tipe A, B, C, D, dan bengkel sepeda motor) dan diukur berdasarkan biaya operasional serta volume pelayanan yang diberikan dalam pemberian sertifikat.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap usaha bengkel umum kendaraan bermotor dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang atau Badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
SEMARANG REGENCY GOVERNMENT
SEMARANG REGENCY REGULATION
NUMBER 12 OF 2004
CONCERNING
CERTIFICATION OF GENERAL MOTOR VEHICLE REPAIR SHOP
IN SEMARANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that general motor vehicle repair shops need to be fostered and developed in maintaining the quality of motor vehicle maintenance and repair, to maintain motor vehicle roadworthiness;
that in fostering general motor vehicle repair shops, it is deemed necessary to have certification and classification of general motor vehicle repair shops;
that in connection with the above, it is necessary to stipulate it by a Semarang Regency Regulation concerning Certification of General Motor Vehicle Repair Shops in Semarang Regency;

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f93c107a-df21-4715-a655-2d1518645a4a","actionData","errors"]