[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f93897d1-e740-42a9-9218-629e85500a9f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2011","number","3","year","2011","published_date","2011-02-28","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bogor","place_of_enactment","Bogor","theme","Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2011/2 seri B
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2011. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah. BPHTB merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan ini mengatur tentang:

Objek pajak BPHTB, yaitu perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui berbagai cara seperti jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan pemberian hak baru.
Subjek pajak BPHTB, yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
Dasar pengenaan pajak BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB jika NPOP lebih rendah dari NJOP. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 untuk setiap wajib pajak, kecuali untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00.
Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%.
Wilayah pemungutan pajak adalah wilayah Kota Bogor.
Saat pajak terutang bervariasi tergantung pada jenis perolehan hak, misalnya sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk jual beli atau sejak tanggal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk perolehan melalui putusan hakim.

Peraturan ini juga mengatur kewajiban bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), notaris, dan kepala kantor pertanahan terkait dengan pemungutan dan pelaporan BPHTB.

","transitional_provisions","1. Mekanisme, tata cara pembayaran, dan ketentuan lain mengenai perpajakan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan di daerah.","sanctions","1. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 untuk setiap pelanggaran.\n2. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 250.000,00.\n3. Kepala kantor yang membidangi pertanahan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.\n5. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Kota Bogor No. 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/307655/perda-kota-bogor-no-11-tahun-2023","ab4af060-7168-4163-8e2d-6a23de1e0377","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR CITY
BOGOR CITY
COPY
YEAR 2011 NUMBER 2 SERIES B

REGIONAL REGULATION OF BOGOR CITY
NUMBER 3 OF 2011
CONCERNING
LAND AND BUILDING RIGHTS ACQUISITION FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BOGOR,

Considering :

that the Land and Building Rights Acquisition Fee is a type of regional tax for regencies/cities based on Article 2 paragraph (2) letter k of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution;
that the Bogor City Government together with the Regional House of Representatives (DPRD) of Bogor City have jointly approved the Draft Regional Regulation (Raperda) of Bogor City concerning the Land and Building Rights Acquisition Fee, and in accordance with the provisions of Article 189 of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008 concerning the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f93897d1-e740-42a9-9218-629e85500a9f","actionData","errors"]