[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f93610e7-020b-4e48-a642-dccdefeef62e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Konsumen Produk Makanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-08-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palangkaraya","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Perlindungan Konsumen Produk Makanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN KONSUMEN
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2021/2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Konsumen Produk Makanan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk menjamin hak dasar konsumen dan menumbuhkan sikap bertanggungjawab pelaku usaha produk makanan perlu diatur perlindungan terhadap hak-hak konsumen untuk memperoleh produk makanan yang bermutu, aman, dan bergizi \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 \n Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perlindungan konsumen produk makanan, meliputi : Ketentuan Umum; Kewenangan Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban Konsumen; Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha; Hak dan Kewajiban Kurir; Koordinasi dan Pengawasan; Larangan; Informasi; Pendanaan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021. \n Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2021 \n 24 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perlindungan konsumen produk makanan di Kota Palangka Raya. Latar belakangnya adalah untuk menjamin hak dasar konsumen dan menumbuhkan sikap bertanggung jawab pelaku usaha produk makanan, serta melaksanakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengawasan dan perlindungan konsumen.

Ketentuan substansial mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengawasan produk makanan, pelayanan dan penanganan sengketa konsumen, fasilitasi pembentukan BPSK, pemantauan ketersediaan produk makanan, sosialisasi, pembinaan petugas pengawas, dan koordinasi terkait petunjuk penggunaan produk teknologi informasi dan elektronik.

Hak konsumen meliputi kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, hak didengar pendapatnya, advokasi, pembinaan, pelayanan yang benar, dan kompensasi. Kewajiban konsumen meliputi membaca petunjuk, beritikad baik dalam transaksi, membayar sesuai kesepakatan, dan mengikuti penyelesaian sengketa.

Hak pelaku usaha meliputi menerima pembayaran, perlindungan hukum, pembelaan diri, dan rehabilitasi nama baik. Kewajiban pelaku usaha meliputi beritikad baik, memberikan informasi yang benar, melayani secara benar, menjamin mutu produk, dan memberikan kompensasi. Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan produk makanan.

Kurir memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai barang dan pembayaran jasa, serta kewajiban untuk mengantarkan pesanan sesuai, memastikan kondisi utuh, dan tepat waktu.

Peraturan ini juga mengatur koordinasi antara Pemerintah Daerah, Instansi Terkait, dan LPKSM dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, serta pengawasan oleh Pemerintah Daerah, LPKSM, dan masyarakat.

Terdapat larangan bagi pelaku usaha terkait produksi, perdagangan, promosi, dan periklanan produk makanan yang tidak memenuhi standar atau menyesatkan konsumen. Klausula Baku yang merugikan konsumen juga dilarang.

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai produk makanan, termasuk label halal jika dipersyaratkan. Pendanaan kegiatan perlindungan konsumen dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 5 huruf b, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22 ayat (1) huruf a, b, c, ayat (2), dan Pasal 23 dapat dikenai pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 10 dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALANGKA RAYA
THE PROVINCE OF CENTRAL KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF PALANGKA RAYA
NUMBER 2 OF 2021
ON
CONSUMER PROTECTION OF FOOD PRODUCTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALANGKA RAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to guarantee the basic rights of consumers and foster a responsible attitude of food product business actors, it is necessary to regulate protection of consumer rights to obtain quality, safe, and nutritious food products;
that the local government is responsible for carrying out supervision and consumer protection in the region;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Consumer Protection of Food Products.

Bearing in Mind:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f93610e7-020b-4e48-a642-dccdefeef62e","actionData","errors"]