Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2011

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengikatan dana anggaran pengawasan pembangunan gedung balai pertemuan, gedung DPRD Blok A, B dan C, dan kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 2 tahun anggaran 2011-2012.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk memastikan pengawasan yang menyeluruh terhadap pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor dan fasilitas umum agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Karena keterbatasan dana APBD, kegiatan pengawasan dilaksanakan berdasarkan kontrak tahun jamak. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur lokasi pembangunan, pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu selama 2 tahun anggaran (2011-2012) dengan rincian alokasi biaya untuk masing-masing gedung. Jangka waktu pelaksanaan kontrak adalah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Pelaksana pengawasan adalah penyedia jasa yang ahli dan profesional di bidang pengawasan konstruksi. Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pelaksana pengawasan pembangunan dan Pemerintah Daerah, serta tata cara pembayaran yang disesuaikan dengan alokasi dana setiap tahunnya. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengawasan.

1. Apabila terjadi perubahan kebijakan moneter atau perubahan tingkat harga yang signifikan, maka alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada bab IV Pasal (5) yang telah ditetapkan akan dilakukan peninjauan ulang dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(-)