[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f923b957-e672-4f8d-ae86-5bc0eee43343","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-06-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Utara","place_of_enactment","Muara Teweh","theme","Kawasan Tanpa Rokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KESehatan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2021/2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan dan untuk melindungi individu masyarakat serta lingkungan terhadap paparan asap rokok, perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016. \n Pengaturan KTR; Peran serta masyarakat; Pembentukan satuan tugas penegak KTR; Larangan dan kewajiban; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi administratif; Penyidikan; dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021. \n Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2021 \n 21 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Barito Utara. Latar belakangnya adalah untuk mencegah dampak negatif rokok terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta melaksanakan amanat Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, melindungi masyarakat dari bahaya rokok, meningkatkan kesadaran akan bahaya merokok, dan mengurangi angka perokok.\n\nKetentuan substansial meliputi penetapan KTR di berbagai lokasi seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Di KTR tertentu, seperti fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat ibadah, tidak boleh disediakan tempat khusus merokok. Peraturan ini juga mengatur pengendalian iklan produk tembakau, peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR, larangan menjual rokok kepada anak di bawah umur dan perempuan hamil, serta larangan promosi rokok yang menyasar anak-anak. Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib menerapkan KTR dan memasang tanda larangan merokok. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian KTR, serta membentuk Satuan Tugas Penegak KTR.","transitional_provisions","1. Izin reklame iklan produk tembakau yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) dan (3), Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penarikan/perbaikan iklan, atau pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau.\n2. Pimpinan/penanggung jawab KTR yang tidak menerapkan ketentuan KTR dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara, atau rekomendasi pencabutan izin usaha/trayek.\n3. Orang yang merokok di KTR dikenakan sanksi administratif berupa teguran dan diperintahkan untuk meninggalkan KTR. Pegawai pemerintah yang merokok di KTR dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.\n4. Pimpinan/Penanggung Jawab KTR di lingkungan Pemerintah yang melanggar Pasal 15 ayat (1) diberikan teguran tertulis oleh Bupati dan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH BARITO
THE PROVINCE OF CENTRAL KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF BARITO UTARA REGENCY
NUMBER 2 OF 2021

TENTANG

SMOKE-FREE AREA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH BARITO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to prevent the negative impacts of smoking, both directly and indirectly on health and to protect individuals, communities and the environment from exposure to cigarette smoke, it is necessary to regulate rooms or areas that are declared prohibited for smoking activities or activities producing, selling, advertising, and/or promoting cigarettes;
that based on the provisions of Article 115 paragraph (2) of Law Number 36 of 2009 on Health and Article 52 of Government Regulation Number 109 of 2012 on Securing Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health, the Regional Government is obliged to establish

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f923b957-e672-4f8d-ae86-5bc0eee43343","actionData","errors"]