[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f90cff55-daed-4ddf-b9a3-eeb0e7f92301","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pandeglang Nomor 05 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pandeglang No. 05 Tahun 2015","number","05","year","2015","published_date","2015-11-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pandeglang","place_of_enactment","Pandeglang","theme","Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan-keuangan-kepada-partai-politik
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2015/NO.05
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mendukung pendidikan berpolitik bagi partai politik di daerah, maka perlu adanya bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh suara dan\r\nmendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;\r\nb. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan\r\nPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada\r\nPartai Politik sudah tidak sesuai lagi dengan perundangundangan yang berlaku sehingga perlu diganti; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 2 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 5 Tahun 2009; PerMen Dalam Negeri No 13 Tahun 2006; PerMen Dalam Negeri No 36 Tahun 2010; PerMen Dalam Negeri No 77 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Pandeglang No 3 Tahun 2012 \n 1. Ketentuan Umum; 2. Pemberian,penganggaran dan Perhitungan Bantuan Keuangan; 3. Penggunaan Bantuan Keuangan; 4. Pengajuan Bantuan Keuangan; 5. Penyaluran Bantuan Keuangan; 6. Laporan Pertanggungjawaban; 7. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2015. \n 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Pandeglang. Bantuan keuangan ini bersumber dari APBD dan dianggarkan setiap tahun. Besarnya bantuan dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD. Dana bantuan digunakan untuk menunjang kegiatan pendidikan politik (minimal 60%) dan operasional sekretariat partai politik. Pendidikan politik bertujuan meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi politik, serta kemandirian dan karakter bangsa. Kegiatan operasional sekretariat meliputi administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, serta pemeliharaan peralatan kantor. Pengurus partai politik mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati dengan melampirkan berbagai dokumen administrasi. Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Daerah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi. PPKD menyalurkan bantuan ke rekening kas umum partai politik setelah mendapat persetujuan Bupati. Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Partai Politik yang melanggar ketentuan Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PANDEGLANG
BANTEN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PANDEGLANG REGENCY
NUMBER 5 OF 2015
ABOUT
FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PANDEGLANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to support political education for political parties in the region, it is necessary to provide financial assistance to political parties that obtain votes and secure seats in the Regional House of Representatives;
that with the enactment of Government Regulation Number 5 of 2009 concerning Financial Assistance to Political Parties as amended by Government Regulation Number 83 of 2012 concerning Amendments to Government Regulation Number 5 of 2009 concerning Financial Assistance to Political Parties and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 77 of 2014 concerning Guidelines for Procedures for Calculating, Budgeting in the APBD and Orderly

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f90cff55-daed-4ddf-b9a3-eeb0e7f92301","actionData","errors"]