[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f90935f2-ef1c-4ae0-a71f-8084a2fa8bc2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang PENATAAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-10-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sidoarjo","place_of_enactment","Sidoarjo","theme","PENATAAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan pasar
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 1 SERI D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENATAAN, PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,\r\nPemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan\r\npengaturan, penataan dan pembinaan yang berkeadilan pada\r\npasar rakyat;\r\nb. bahwa pasar rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi\r\nstrategis yang mendinamisasi dan mengakselerasi percepatan\r\npertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan;\r\nc. bahwa pertumbuhan usaha pasar rakyat yang semakin\r\nmeningkat perlu diikuti dengan penataan, pengelolaan,\r\npemberdayaan dan perlindungan hukum agar berdaya saing\r\ndengan pusat-pusat perbelanjaan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Penataan, Pengelolaan dan\r\nPemberdayaan Pasar Rakyat; \n Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; 12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 14.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; 15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012; 17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013; 18.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/MDAG/PER/12/2014 ; 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/MDAG/PER/5/2017; 21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 \n Materi Pokok; mengatur mengenai Penataan, Pengelolaan dan\r\nPemberdayaan Pasar Rakyat untuk mewujudkan dan menciptakan keberadaan pasar rakyat yang bersih, aman,\r\ntertib, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan. memuat antara lain: ketentuan umum; asas, tujuan dan ruang lingkup; penataan dan pengelolaan pasar rakyat; perlindungan pasar rakyat; pemberdayaan pasar rakyat; hak dan kewajiban dan larangan pedagang pasar rakyat; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018. \n Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama\r\n6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n jumlah 20 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Pasar Rakyat bertujuan untuk mewujudkan pasar rakyat yang bersih, aman, tertib, nyaman, dan berkeadilan, menjaga stabilitas perekonomian, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis Pasar Rakyat: Klasifikasi pasar rakyat menjadi empat tipe (A, B, C, dan D) berdasarkan operasional, kapasitas pedagang, dan luas lahan.
Izin Pendirian Pasar: Setiap usaha pengelolaan pasar rakyat wajib memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) dari Bupati, kecuali pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. IUP2R berlaku selama usaha berjalan dan wajib daftar ulang setiap 5 tahun.
Pemanfaatan Toko, Kios, Los, dan Fasilitas Pasar Daerah: Pemanfaatan toko, kios, los, dan fasilitas pasar daerah harus mendapatkan izin dari Bupati yang berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang.
Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat: Dilakukan melalui revitalisasi fisik, manajemen, ekonomi, dan sosial budaya, dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat, desain prototipe, K3LH, dan kemudahan akses transportasi. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta, koperasi, atau BUMD.
Perlindungan Pasar Rakyat: Meliputi perlindungan terhadap pasar sebagai entitas ekonomi, pedagang dan pelaku usaha, serta konsumen. Pengelola pasar rakyat memiliki kewajiban menyediakan fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib, dan nyaman, serta mematuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia di bidang Pasar Rakyat.
Pemberdayaan Pasar Rakyat: Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan melalui peningkatan profesionalisme pengelola, kompetensi pedagang, dan kualitas sarana fisik pasar.
Hak, Kewajiban, dan Larangan Pedagang Pasar Rakyat: Pedagang memiliki hak untuk mendapatkan jaminan fasilitas yang layak, perlakuan yang sama, perlindungan hukum, dan kebebasan berserikat. Kewajiban pedagang meliputi memiliki surat bukti pemakaian tempat usaha, membayar retribusi, memelihara kebersihan, dan meningkatkan mutu pelayanan. Pedagang dilarang melakukan monopoli, menguasai lebih dari dua toko/kios/los, menyewakan tempat usaha tanpa izin, menggunakan fasilitas umum sebagai tempat berjualan, dan melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan pedagang pasar rakyat, serta memberikan fasilitasi dalam bentuk pembinaan manajemen kewirausahaan, peningkatan wawasan kualitas produk, pembentukan koperasi, dan kemitraan permodalan.

","transitional_provisions","1. Pasar rakyat yang sudah beroperasi wajib mengajukan IUP2R dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24, dan Pasal 25 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau penutupan pasar rakyat melalui penyegelan.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SIDOARJO
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF SIDOARJO REGENCY
NUMBER 1 OF 2018
ON
STRUCTURING, MANAGEMENT AND EMPOWERMENT OF PEOPLE'S MARKETS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIDOARJO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that based on the provisions of Article 14 paragraph (1) of Law Number 7 of 2014 on Trade, the Regional Government in accordance with its authority carries out equitable regulation, structuring and development of people's markets;
that people's markets are a strategic economic entity that dynamizes and accelerates the acceleration of economic growth, especially in the trade sector;
that the increasing growth of people's market businesses needs to be followed by structuring, management, empowerment and legal protection in order to be competitive with shopping centers;
that based on the considerations as referred to in letters

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f90935f2-ef1c-4ae0-a71f-8084a2fa8bc2","actionData","errors"]