[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f90828a9-a30f-44ae-92d7-9b9c2f446502","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2020","number","8","year","2020","published_date","2020-12-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"908dd033-2adb-4bcd-a093-c206162f8510","Kemitraan Pemerintah & Swasta",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Kerja Sama Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kerjasama-daerah
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2020/No.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kerja Sama Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak lain berdasarkan nilai keadilan, keterbukaan, saling menguntungkan dan kearifan lokal;\r\nb. bahwa Kerja Sama Daerah diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas;\r\nc. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kerja sama daerah sesuai kondisi dan kebutuhan daerah perlu adanya pengaturan mengenai Kerja Sama Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan peraturan daerah tentang Kerja Sama Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, kerja sama daerah dengan daerah lain, kerja sama daerah dengan pihak ketiga, kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020. \n 30 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyelenggaraan kerja sama yang efisien dan efektif. Latar belakangnya adalah kebutuhan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kerja sama daerah sesuai kondisi dan kebutuhan daerah.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek kerja sama daerah, termasuk:

Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD): Meliputi kategori kerja sama wajib dan sukarela, objek kerja sama yang merupakan urusan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat, tahapan kerja sama, kelembagaan kerja sama (sekretariat kerja sama), penyelesaian perselisihan, berakhirnya kerja sama, dan bantuan keuangan antar daerah.
Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK): Mencakup jenis kerja sama (penyediaan pelayanan publik, pengelolaan aset, investasi, dan lainnya), objek kerja sama, studi kelayakan, tahapan kerja sama, hasil kerja sama, penyelesaian perselisihan, dan berakhirnya kerja sama.
Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL): Mengatur objek kerja sama (pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis, promosi potensi daerah), persyaratan, prakarsa, rencana kerja sama, penyelesaian perselisihan, dan pelaporan pelaksanaan.

Peraturan ini juga mengatur pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah oleh Bupati serta kemungkinan pembentukan asosiasi untuk mendukung kerja sama daerah. Selain itu, diatur pula mengenai sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","1. Kontrak/perjanjian kerja sama untuk KSDD, KSDPK, KSDLL, dan KSDPL yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.\n2. Kontrak/perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUMAS
CENTRAL JAVA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 8 OF 2020
CONCERNING
REGIONAL COOPERATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUMAS,

\n\n \n \n

Considering:

that in the implementation of Governmental Affairs, the Regional Government may conduct cooperation with other regions or with other parties based on the values of justice, transparency, mutual benefit and local wisdom;
that Regional Cooperation is organized as an effort to improve the welfare of the people based on considerations of efficiency and effectiveness;
that to provide a legal basis and guidelines for the Regional Government in organizing regional cooperation in accordance with the conditions and needs of the region, it is necessary to have regulations regarding Regional Cooperation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f90828a9-a30f-44ae-92d7-9b9c2f446502","actionData","errors"]