[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f902d96e-f1bf-434a-a141-46a2892aab21","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN SAMPAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2019","number","10","year","2019","published_date","2019-08-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sekadau","place_of_enactment","Sekadau","theme","PENGELOLAAN SAMPAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LINGKUNGAN HIDUP
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2019/NO.10, LL KAB.SEKADAU: 35 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga perlu dilakukan pengelolaaanya secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, UU No.34 Tahun 2003, UU No.18 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, PP No.81 Tahun 2012, Permendagri No.33 Tahun 2010, PermenPU No.21/PRT/M/2006, PermenLH No.16 Tahun 2011, PermenPU No.3/PRT/2013, . \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Ruang Lingkup; Tugas dan Wewenang; Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Lembaga Pengelola; Hak dan Kewajiban; Perizinan; Insentif dan Disinsentif; Retribusi; Pembiayaan dan kompensasi; Bentuk dan tata cara Peran Serta Masyarakat; Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian; Pembinaan; Penyelesaian Sengketa; Larangan; Penyidikan; Sanksi Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019. \n 29 Halaman dan 6 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, memberikan manfaat ekonomi, kesehatan masyarakat, dan keamanan lingkungan, serta mengubah perilaku masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten, melakukan kerjasama antardaerah, dan melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pengelolaan persampahan.
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah: Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah) dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah). Pengelolaan sampah spesifik juga diatur.
Lembaga Pengelola: Pemerintah Daerah dapat membentuk kelembagaan pengelola sampah, bermitra dengan badan usaha atau masyarakat, dan bekerjasama dengan pemerintah daerah lain. Lembaga Pengelola Sampah dapat dibentuk di tingkat RT/RW/Desa/Kecamatan, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, Dan Fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD Persampahan.
Hak dan Kewajiban: Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat serta pelayanan pengelolaan sampah yang baik. Setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
Perizinan: Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
Insentif dan Disinsentif: Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pihak-pihak yang berprestasi dalam pengelolaan sampah dan memberikan disinsentif kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan sampah.
Retribusi: Pemerintah Daerah memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan penanganan sampah yang diberikan.
Pembiayaan dan Kompensasi: Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat berperan serta dalam menjaga kebersihan lingkungan, aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah, dan memberikan saran dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah.
Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian: Pelaksanaan pemberian perizinan dibidang pengelolaan sampah dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pelayanan perizinan. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan sampah.
Pembinaan: Bupati melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Penyelesaian Sengketa: Sengketa yang timbul dalam pengelolaan sampah diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, atau pengadilan.
Larangan: Setiap orang dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merusak lingkungan terkait pengelolaan sampah.

","transitional_provisions","1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum tersedia fasilitas pemilahan sampah pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.\n2. Dalam hal pengoperasian TPA yang belum sesuai dengan ketentuan didalam Peraturan Daerah ini, wajib untuk direhabilitasi paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 45 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SEKADAU
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SEKADAU REGENCY
NUMBER 10 OF 2019
CONCERNING
WASTE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEKADAU,

Considering:

that with the increasingly rapid population growth and changes in community consumption patterns, the volume, type, and characteristics of waste are increasing, so it is necessary to manage it comprehensively and in an integrated manner from upstream to downstream in order to provide economic benefits, be healthy for the community, and safe for the environment, and can change people's behavior;
that in waste management, legal certainty, clarity of responsibilities and authorities of the Regional Government, as well as the participation of the community and the business world are needed so that waste management can be carried out effectively, efficiently and sustainably;
that based on the provisions of Article 9 letter b of Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f902d96e-f1bf-434a-a141-46a2892aab21","actionData","errors"]