[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8f8196b-994d-4784-b71d-8c68fc59f56a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perizinan Pengelolaan Air Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 5 Tahun 2011","number","5","year","2011","published_date","2011-03-28","effective_date","2011-08-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kediri","place_of_enactment","Kediri","theme","Perizinan Pengelolaan Air Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan - AIR TANAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD No 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perizinan Pengelolaan Air Tanah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan\r\nair yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin\r\nmeningkat, sumber air tanah wajib dikelola dengan memperhatikan\r\nfungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras;\r\nb. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan air tanah yang selaras perlu\r\nadanya pengaturan izin pengelolaan air tanah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPerizinan Pengelolaan Air Tanah. \n 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan\r\nDaerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa\r\nTimur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa\r\nYogyakarta (Berita Negara tahun 1950 Nomor 45);\r\n2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber\r\nDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun\r\n1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;\r\n3. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air\r\n(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran\r\nNegara Nomor 4377) ;\r\n4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 2004\r\nNomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);\r\n5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara\r\nTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor\r\n4844);\r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan\r\nPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009\r\nNomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);\r\n7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130,\r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 5049);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis\r\nMengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun\r\n1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 4593);\r\n10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian\r\nUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah\r\nProvinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran\r\nNegara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nNomor 4737);\r\n11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah\r\n(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran\r\nNegara Nomor 4859);\r\n12.Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Peraturan,\r\nPengurusan dan Penguasaan Uap Geotermal, Sumber Air Bawah\r\nTanah dan Mata Air Panas ;\r\n13.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :\r\n1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan\r\nTugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;\r\n14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13\r\nTahun 2007 tentang Cekungan Air Tanah;\r\n15.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1\r\nTahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan\r\nPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri. \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM\r\nBAB II\r\nAZAS PENGELOLAAN \r\nBAB III\r\nPENGELOLAAN\r\nBAB IV\r\nINVENTARISASI \r\nBAB V\r\nPERENCANAAN PENDAYAGUNAAN\r\nBAB VI\r\nKONSERVASI \r\nBAB VII\r\nPERUNTUKAN PEMANFAATAN\r\nBAB VIII\r\nPERIZINAN\r\nBAB IX\r\nPEMBINAAN \r\nBAB X\r\nPENGENDALIAN DAN PENGAWASAN\r\nBAB XI\r\nPENYIDIKAN\r\nBAB XII\r\nSANKSI ADMINISTRASI\r\nBAB XIII\r\nKETENTUAN PIDANA\r\nBAB XIV\r\nKETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XV\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2011. \n a. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin\r\nPengelolaan Air Bawah Tanah;\r\nb. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin\r\nPengelolaan Air Bawah Tanah;\r\n \n 16 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah.\n2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2011 mengatur tentang perizinan pengelolaan air tanah di Kota Kediri. Latar belakangnya adalah untuk menyeimbangkan ketersediaan air yang menurun dengan kebutuhan yang meningkat, serta untuk mewujudkan pengelolaan air tanah yang memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi. Pengelolaan air tanah dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan satuan wilayah cekungan air tanah, meliputi inventarisasi, perencanaan pendayagunaan, konservasi, peruntukan pemanfaatan, perizinan, pembinaan dan pengendalian, serta pengawasan. Setiap kegiatan eksplorasi, pengeboran, penurapan, pengambilan air tanah, dan pengambilan mata air wajib memiliki izin, kecuali untuk keperluan rumah tangga terbatas, pengairan pertanian rakyat, dan peribadatan. Urutan prioritas peruntukan air tanah adalah air minum, rumah tangga, industri, peternakan dan pertanian sederhana, irigasi, pertamanan, usaha perkotaan, dan kepentingan lainnya. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air tanah, dan masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan.","transitional_provisions","1. Izin eksplorasi, pengeboran, penurapan, pengambilan air tanah, dan pengambilan mata air yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya, dan selanjutnya dapat diperpanjang berdasarkan peraturan daerah ini.","sanctions","1. Badan usaha yang melanggar ketentuan izin dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan, dan/atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 dikenakan pidana sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KEDIRI CITY GOVERNMENT
KEDIRI CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 5 OF 2011
CONCERNING
GROUNDWATER MANAGEMENT PERMITTING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KEDIRI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in facing the imbalance between the availability of
water which tends to decrease and the increasing need for water,
groundwater resources must be managed by paying attention to
social, environmental, and economic functions in harmony;
that in order to realize harmonious groundwater management, it is necessary
to have regulations regarding groundwater management permits;
that based on the considerations as referred to in
letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation regarding
Groundwater Management Permitting.

In view of:

Law Number 16 of 1950 concerning the Establishment
of Large City Regions within the Province of Java
East, Central Java,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8f8196b-994d-4784-b71d-8c68fc59f56a","actionData","errors"]