[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8ed611b-bd97-4955-98c8-bd5f58a8ceef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007","number","3","year","2007","published_date","2007-08-10","effective_date","2007-08-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kudus","place_of_enactment","Kudus","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEUANGAN DAERAH - POKOK-POKOK PENGELOLAAN
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2007/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 dan Pasal 194 UndangUndang\r\nNomor\r\n32\r\nTahun\r\n2004\r\ntentang\r\nPemerintahan\r\nDaerah,\r\nPasal\r\n69\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan\r\nantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 151\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah, perlu mengatur Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah Kabupaten Kudus; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah ; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD, kekayaan dan kewajiban, pinjaman daerah, obligasi daerah, pengawasan pengelolaan keuangan daerah, penyelesaian kerugian daerah, pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2007. \n Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2002 dicabut.\r\n \n 80 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah: Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD, dan Kepala SKPD.
Struktur APBD: APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.
Penyusunan APBD: Proses penyusunan APBD melibatkan penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD. APBD ditetapkan melalui Peraturan Daerah setelah disetujui oleh DPRD dan dievaluasi oleh Gubernur.
Pelaksanaan APBD: Pelaksanaan APBD meliputi penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD, pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, pelaksanaan anggaran belanja daerah, dan pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah.

Peraturan ini juga mengatur mengenai laporan realisasi semester pertama APBD, perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD, kekayaan dan kewajiban daerah, pinjaman daerah, obligasi daerah, pengawasan pengelolaan keuangan daerah, penyelesaian kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

","transitional_provisions","1. Sebelum Pemerintah Kabupaten menetapkan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, maka Rencana Stratejik Daerah dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD.\n2. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pengelolaan keuangan pada SKPD mendasarkan pada Peraturan Daerah ini, kecuali pada Badan Rumah Sakit Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas, dan Satuan Kerja yang melaksanakan pengelolaan Keuangan sendiri.\n3. Sebelum dibentuknya SKPKD, maka pengelolaan keuangan daerah tetap dilaksanakan oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2002","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KUDUS REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KUDUS REGENCY
NUMBER 3 OF 2007
CONCERNING
MAIN PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUDUS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 182 and Article 194 of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, Article 69 of Law Number 33 of 2004 concerning Fiscal Balance between the Central Government and Regional Governments, and Article 151 of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Finance Management, it is necessary to regulate the Main Principles of Regional Finance Management of Kudus Regency;
that based on the considerations as referred to above, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Main Principles of Regional Finance Management;

In view of:

Law Number 13 of 1950

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8ed611b-bd97-4955-98c8-bd5f58a8ceef","actionData","errors"]