[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8e4b601-8246-4cca-aa6a-eddc7a87b53a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":86,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas No. 5 Tahun 2005","number","5","year","2005","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Pengelolaan Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

catatan sipil - pengelolaan penyelenggaraan pelayanan catatan sipil
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2005/NO.5 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil
ABSTRAK:	\n \n Untuk memberikan pelayanan dan perlindungan hukum atas peristiwa perdata di bidang catatan sipil maka perlu dilakukan Pengelolaan Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya penetapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil; \n Staatblad Tahun 1849 No.25;\r\nStaatblad Tahun 1917 No.130 jo - Staatblad Tahun 1919 No.81;\r\nUU No.13 Tahun 1950;\r\nUU No.62 Tahun 1958;\r\nUU No.1 Tahun 1974;\r\nUU No.8 Tahun 1981;\r\nUU No.9 Tahun 1992;\r\nUU No.39 Tahun 1999;\r\nUU No.23 Tahun 2002;\r\nUU No.32 Tahun 2004;\r\nPP No.27 Tahun 1983;\r\nPP No.9 Tahun 1975;\r\nPP No.31 Tahun 1998;\r\nKeputusan Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 1983;\r\nKeputusan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 1999;\r\n \n 1.Ketentuan Umum 2.Tujuan Pengelolaan Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil 3.Hak dan Kewajiban Setiap Warga negara 4.Penyelenggaraan Catatan Sipil 5.Pengelolaan Data dan pelaporan 6.Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil 7.Penyelesaian dan Penundaan/Penolakan Permohonan Pendaftaran Akta-Akta dan Surat-Surat Catatan Sipil 8.Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 28 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas ini mengatur tentang pengelolaan penyelenggaraan pelayanan catatan sipil. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk menetapkan status dan kedudukan hukum keperdataan seseorang, memberikan kepastian hukum atas peristiwa perdata yang dicatatkan, menjadi alat bukti yang sah, meningkatkan pelayanan akta catatan sipil, mewujudkan keamanan dan ketertiban bangsa, menunjang tertib administrasi kependudukan, serta mendukung pendapatan asli daerah.

Setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di Kabupaten Banyumas berhak mendapatkan pelayanan catatan sipil dan wajib melaporkan peristiwa perdata (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan/pengesahan anak, pengangkatan anak) kepada Bupati melalui Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sesuai batas waktu yang berlaku. Kewajiban ini juga mencakup pelaporan mutasi data dan biodata catatan sipil, kecuali bagi anggota diplomat perwakilan negara asing dan organisasi internasional beserta keluarganya yang tidak ingin mendaftarkan diri.

Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai prosedur dan persyaratan untuk pencatatan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, pengakuan dan pengesahan anak luar kawin, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan, serta perubahan dan pembatalan akta. Data arsip register akta-akta catatan sipil merupakan dokumen negara yang harus disimpan, dipelihara, dan dilindungi. Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana wajib melaporkan hasil pengelolaan pelayanan catatan sipil kepada Bupati setiap bulan dan triwulan, yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Banyumas No. 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Banyumas","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/238694/perda-kab-banyumas-no-6-tahun-2010","92c422e7-7f0c-4f27-b977-7cda0142037c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANYUMAS REGENCY
NUMBER: 5 YEAR 2005 SERIES: E

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 5 OF 2005
on
MANAGEMENT OF CIVIL REGISTRATION
SERVICE DELIVERY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

BUPATI BANYUMAS.

Considering / Whereas:	that in order to provide services and legal protection for civil events in the field of civil registration, it is necessary to carry out the Management of Civil Registration Service Delivery: that for this purpose it is necessary to establish a Regional Regulation on the Management and Implementation of Civil Registration Services.
Bearing in Mind / Having Regard to:	Staatblad of 1849 Number 25 concerning Civil Registration of the European group; Staatblad of 1917 Number 130 jo - staatblad of 1919 Number 81 concerning Civil Registration of the Chinese Group: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 retang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Undang-Undan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8e4b601-8246-4cca-aa6a-eddc7a87b53a","actionData","errors"]