[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8de1ffa-660b-4e43-a0ea-f934a71d2a20","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 14 Tahun 2013","number","14","year","2013","published_date","2013-12-23","effective_date","2013-12-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kubu Raya","place_of_enactment","Sungai Raya","theme","Pengelolaan Pasar Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN PASAR DESA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2013/NO.14, TLD NO.14, LL KAB. KUBU RAYA: 10 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pasar Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka peningkatan pendapatanmasyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian\r\nmelalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan sekaligus sebagai tempat\r\nmemasarkan produk hasil pertanian, perikanan dan industri kecil di desa serta untuk memberikan\r\nperlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan penataan pasar desa \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik\r\nIndonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,\r\nUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 42 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011,\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah\r\nKabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan, Pembangunan dan\r\nPengembangan, Pengelolaan, Keuangan, Perlindungan, Kerjasama, Pembinaan\r\ndan Pengawasan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013. \n Penjelasan 3 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan pasar desa di Kabupaten Kubu Raya. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial dan ekonomi, serta untuk memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menata pasar desa.

Ketentuan substansial mencakup:

Pembentukan pasar desa di setiap desa, yang terdiri dari pasar desa dan pasar antar desa. Pembentukan pasar desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, sedangkan pasar antar desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari swadaya masyarakat, anggaran desa, pinjaman desa, bantuan pemerintah, dan sumber lain yang sah.
Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, yang dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat. Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas kepala pasar, kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban, serta kepala urusan administrasi dan keuangan.
Pendapatan pasar desa bersumber dari hasil sewa toko, kios, los, tenda, iuran kebersihan dan keamanan, yang setelah dikurangi biaya operasional disetor ke kas desa.
Bupati harus memperhatikan kelangsungan pasar desa dalam memberikan izin usaha pasar modern, dan pasar modern wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil di desa.
Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa.
Bupati dan camat melakukan pembinaan dalam pengelolaan pasar desa, termasuk memberikan pedoman, melakukan langkah-langkah operasional, pelatihan, dan fasilitasi. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang.

","transitional_provisions","1. Pasar desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, diserahkan kepada Pemerintah Desa.\n2. Penyerahan pasar desa yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pemilik/penanggung jawab pasar modern/retail yang tidak memenuhi ketentuan kemitraan dengan pelaku usaha kecil di desa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KUBU RAYA REGENCY GOVERNMENT
KUBU RAYA REGENCY REGULATION
NUMBER 14 YEAR 2013
CONCERNING
MANAGEMENT OF VILLAGE MARKETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUBU RAYA,

Considering:

that in order to increase the income of the community and the village, it is necessary to have economic facilities through village markets as a center for social interaction of rural communities as well as a place to market agricultural products, fisheries and small industries in the village, and to provide protection and optimize the function of village markets, it is necessary to organize village markets;
that to provide guidelines for village governments in the Kubu Raya Regency in organizing village markets, it is deemed necessary to regulate the management of village markets with regional regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8de1ffa-660b-4e43-a0ea-f934a71d2a20","actionData","errors"]