[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8d90c89-8e50-45f7-9927-b37593c43031","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lalu Lintas Devisa","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2024","number","9","year","2024","published_date","2024-12-16","effective_date","2024-12-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Lalu Lintas Devisa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perbankan-devisa
2024
Peraturan Bank Indonesia NO. 9, BN.2024 (51)/20 hlm
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Pengelolaan Lalu Lintas Devisa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan perubahan Undang-Undang mengenai\r\nBank Indonesia dalam Undang-Undang mengenai\r\npengembangan dan penguatan sektor keuangan, terdapat\r\npenguatan kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan\r\npengelolaan lalu lintas devisa guna mendukung stabilitas\r\nnilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, stabilitas\r\nsistem keuangan, dan stabilitas makroekonomi dalam\r\nrangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang\r\nberkelanjutan;\r\nb. bahwa berdasarkan Undang-Undang mengenai lalu lintas\r\ndevisa dan sistem nilai tukar, Bank Indonesia telah\r\nmemiliki kewenangan untuk mengelola pelaporan kegiatan\r\nlalu lintas devisa, menetapkan ketentuan atas berbagai\r\njenis transaksi devisa, serta mengatur kepemilikan dan\r\npenggunaan devisa untuk memperlancar lalu lintas\r\nperdagangan, investasi, dan pembayaran dengan luar\r\nnegeri;\r\nc. bahwa penguatan kewenangan Bank Indonesia dalam\r\npengelolaan lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan berdasarkan kewenangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf b, perlu pengaturan secara\r\nkomprehensif agar dapat memberikan manfaat yang\r\noptimal bagi perekonomian dengan risiko yang tetap\r\nterkendali, di tengah perkembangan pasar keuangan\r\nglobal dan domestik yang dinamis, sehingga tidak\r\nmenganggu stabilitas perekonomian nasional dan\r\nstabilitas sistem keuangan;\r\nd. bahwa penguatan kewenangan Bank Indonesia dalam\r\npengelolaan lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf c juga dimaksudkan untuk mewujudkan\r\nstabilitas sistem keuangan yang kokoh guna menghadapi\r\nancaman dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk\r\nakibat lalu lintas devisa, sehingga diperlukan upaya\r\npencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan yang \r\nselaras dengan Undang-Undang mengenai pencegahan\r\ndan penanganan krisis sistem keuangan;\r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta untuk\r\nmelaksanakan ketentuan Pasal 10A ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang\r\nPengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang\r\nPengelolaan Lalu Lintas Devisa; \n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kerangka pengelolaan LLD, pelaporan dan pemantauan, respon kebijakan, koordinasi, pengawasan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024. \n 20 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bank Indonesia ini mengatur tentang pengelolaan lalu lintas devisa (LLD) untuk mendukung stabilitas nilai Rupiah, stabilitas sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, dan stabilitas makroekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengelolaan LLD bertujuan untuk mencapai LLD yang optimal melalui pengelolaan volume, komposisi, dan volatilitas LLD.

\r\n\r\n

Latar Belakang dan Tujuan: Pengaturan ini diperlukan untuk memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam mengelola LLD di tengah perkembangan pasar keuangan global dan domestik yang dinamis. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan manfaat LLD bagi perekonomian dengan risiko yang tetap terkendali, serta mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kokoh.

\r\n\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n\r\n

Bank Indonesia berwenang mengatur pelaporan kegiatan LLD yang dilakukan oleh penduduk. Setiap penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan LLD.
Bank Indonesia menetapkan respons kebijakan pengelolaan LLD untuk mengoptimalkan manfaat dan mengelola risiko LLD, didasarkan pada kondisi stabilitas sistem keuangan.
Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan otoritas, lembaga, dan/atau pihak terkait untuk mengoptimalkan manfaat dan mengelola risiko LLD.
Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pihak yang melakukan kegiatan LLD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan pelaporan kegiatan LLD dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, kewajiban membayar, dan/atau sanksi administratif lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.\r\n2. Pelanggaran terhadap kewajiban menaati respons kebijakan pengelolaan LLD dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, kewajiban membayar, dan/atau sanksi administratif lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.\r\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan pengawasan pengelolaan LLD dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER 9 OF 2024
CONCERNING
FOREIGN EXCHANGE TRAFFIC MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANK INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that with the amendment of the Law concerning Bank Indonesia in the Law concerning the development and strengthening of the financial sector, there is a strengthening of the authority of Bank Indonesia to manage foreign exchange traffic in order to support the stability of the Rupiah exchange rate, the stability of the payment system, the stability of the financial system, and macroeconomic stability in order to support sustainable economic growth;
that based on the Law concerning foreign exchange traffic and the exchange rate system, Bank Indonesia already has the authority to manage reporting on foreign exchange traffic activities, stipulate provisions on various types of foreign exchange transactions, and regulate the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8d90c89-8e50-45f7-9927-b37593c43031","actionData","errors"]