[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8d8be33-e417-4c07-8d70-ff585a8927a4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":88,"_93":88,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2020","number","5","year","2020","published_date","2020-10-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Timur","place_of_enactment","Tamiang Layang","theme","Pembentukan Produk Hukum Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hukum Acara dan Peradilan; Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang; Desa
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2020/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Produk Hukum Desa
ABSTRAK:	\n \n Salah satu upaya meningkatkan kualitas Produk Hukum Desa diperlukan suatu pedoman dalam Pembentukan Produk Hukum Desa. \n Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 \n Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020. \n Perda No 5 Tahun 2020 \n 51 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk hukum desa dengan memberikan pedoman dalam pembentukannya. Latar belakangnya adalah perlunya landasan hukum yang baik dan benar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Jenis Produk Hukum Desa: Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
Asas Pembentukan: Kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kebergunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.
Materi Muatan: Mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Prosedur Pembentukan Peraturan Desa: Meliputi perencanaan, penyusunan (oleh Kepala Desa atau BPD), pembahasan, fasilitasi oleh Bupati, evaluasi (untuk APBDes, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintahan desa), klarifikasi, dan pembatalan.
Prosedur Pembentukan Peraturan Kepala Desa: Penyusunan oleh Kepala Desa, dapat dikonsultasikan dengan OPD terkait.
Prosedur Pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa: Perencanaan bersama, penyusunan oleh Kepala Desa pemrakarsa, konsultasi dengan masyarakat dan camat.
Keputusan Kepala Desa: Bersifat penetapan, dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
Nomor Register: Rancangan Peraturan Desa wajib mendapatkan Nomor Register sebelum ditetapkan.
Penetapan dan Pengundangan: Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa.
Penyebarluasan: Dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD.
Pendanaan: Bersumber dari APBDes, APBD, dan sumber lain yang tidak mengikat.
Partisipasi Masyarakat: Masyarakat berhak memberikan masukan.

Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai proses pembentukan produk hukum di tingkat desa, mulai dari perencanaan hingga pengundangan, serta menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BARITO TIMUR REGENCY
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 5 OF 2020
CONCERNING
FORMATION OF VILLAGE LEGAL PRODUCTS

REGENT OF BARITO TIMUR,

Considering:

that one of the efforts to improve the quality of village legal products requires a guideline in the formation of village legal products;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Formation of Village Legal Products;

In View Of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 82, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5234), as amended by Law Number 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation (State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8d8be33-e417-4c07-8d70-ff585a8927a4","actionData","errors"]