[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8d5eeb2-ac6c-43c3-a180-255ed4045e6b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Kampung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 9 Tahun 2016","number","9","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni","place_of_enactment","Bintuni","theme","Pemilihan Kepala Kampung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemilihan kepala kampung-kepala desa
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, JDIH Kabupaten Teluk Bintuni
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemilihan Kepala Kampung
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Kampung. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 26 Tahun 2002; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 112 Tahun 2014; Permendagri Nomor 8 Tahun 2015 \n Peraturan Daerah ini mengatur mengenai tata cara, prosedur mengenai proses pemilihan kepala kampung bagi seluruh kampung yang ada pada wilayah Kabupaten Teluk Bintuni \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemilihan Kepala Kampung di Kabupaten Teluk Bintuni. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur tata cara pemilihan Kepala Kampung.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tahapan pemilihan Kepala Kampung yang meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
Persyaratan bagi calon Kepala Kampung, antara lain warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh Pancasila, berpendidikan minimal SMP, berusia minimal 25 tahun dan maksimal 50 tahun, bersedia dicalonkan, terdaftar sebagai penduduk kampung minimal 1 tahun, tidak sedang menjalani hukuman pidana, berbadan sehat, dan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Kampung selama 3 kali masa jabatan.
Proses pendaftaran dan penelitian calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih.
Ketentuan mengenai Kepala Kampung, perangkat kampung, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung.
Pembiayaan pemilihan Kepala Kampung yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Teluk Bintuni.

Peraturan ini juga mengatur tentang masa jabatan Kepala Kampung selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 kali masa jabatan berikutnya.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye dikenai sanksi peringatan tertulis atau penghentian kegiatan kampanye.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TELUK BINTUNI
THE PROVINCE OF WEST PAPUA

REGIONAL REGULATION OF TELUK BINTUNI REGENCY
NUMBER 9 OF 2016
ON
ELECTION OF VILLAGE CHIEF

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TELUK BINTUNI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that to implement the provisions of Article 49 of the Regulation Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 112 of 2014 on the Election of Village Heads, it is necessary to stipulate a Regulation Regional Regulation on the Election of Village Chief. \n \n
Bearing in Mind :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law Number 21 of 2001 on Special Autonomy For The Province of Papua (State Gazette of the Republic Indonesia of 2001 Number 135, Supplement to the State Gazette Indonesia Number 4151) as amended by Law Number 35 of 2008 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law La

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8d5eeb2-ac6c-43c3-a180-255ed4045e6b","actionData","errors"]