[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8bad472-a8cb-4095-b952-e6149430feb0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 6 Tahun 2005","number","6","year","2005","published_date","2005-01-14","effective_date","2005-02-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Timur","place_of_enactment","Malili","theme","Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2005/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka Pemungutan Pajak Daerah sebagai\r\nPendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur Pajak\r\nPengambilan Bahan Galian Golongan C dalam Wilayah\r\nKabupaten Luwu Timur; untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan\r\nDaerah. \n Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \r\n 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan \r\n4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan \r\n5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah \r\n9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;\r\n 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah.\r\n \n MENGATUR TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2005. \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Luwu Timur. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek pajak adalah setiap pengambilan bahan galian golongan C, meliputi berbagai jenis seperti asbes, batu tulis, marmer, pasir, dan lainnya. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan, dihitung dari volume/tonase dikalikan nilai pasar atau harga standar yang ditetapkan oleh Bupati.

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20%. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan dan dapat dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara benar dan lengkap.

Bupati dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) dalam jangka waktu tertentu. Diatur pula tata cara pembayaran pajak, penagihan pajak, pembetulan ketetapan, pengajuan keberatan dan banding, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib pajak yang karena kelalaiannya tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF LUWU TIMUR REGENCY
NUMBER 6 OF 2005
CONCERNING
TAX ON EXTRACTION OF GROUP C MINING MATERIALS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LUWU TIMUR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in the context of Regional Tax Collection as Original Regional Income, it is necessary to regulate the Tax on Extraction of Group C Mining Materials within the Luwu Timur Regency; \n that to implement the provisions as referred to in letter a above, it needs to be stipulated by a Regional Regulation; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of 1981 Number 78, Supplement to the State Gazette Number 3209); \n Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1997 Number 41, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8bad472-a8cb-4095-b952-e6149430feb0","actionData","errors"]