[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8b118c8-d6c0-4346-8659-cd3740536753","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rumah Susun","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2005","number","10","year","2005","published_date","2005-12-01","effective_date","2005-12-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","Rumah Susun","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rumah - susun
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2005/240
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rumah Susun
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan bangunan gedung yang berfungsi hunian dan/atau bukan hunian pengaturan dan pembinaan rumah susun di Daerag merupakan kewenangan Perda/Kota sesuai dengan UU No. 16 Taun 1985 maka perlu membentuk Perda tentang Rumah Susun. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 16 Tahun 1985; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 8 Tahun 199; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2004; PP No. 4 Tahun 1988; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 16 Tahun 2004; Perpres No. 114 Tahun 1999; Permendagri No. 3 Tahun 1992; Permen Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992; Permen Negara Perumahan Rakyat No. 06/KPTS/BKP4N/1995; Perda Kab Bogor No. 25 Tahun 1998; Perda Kab Bogor No. 17 Tahun 2000; Perda Kab Bogor No. 19 Tahun 2000; Perda Kab Bogor No. 23 Tahun 2000; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2002; Perda Kab Bogor No. 22 Thaun 2002; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2004. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum,Sasaran Pembangunan Dan Jenis Rumah Susun , Persyarakat Tekis Administrasi Dan Pertelaan Pembangunana Rumah Susun, Izin Layak Huni, Pemisahan Hak Atas Satuan Rumah Susun, Pemilihan Satuan Rumah Susun, Pemungutan Dan Pengelolaan, Jual Beli Satuan Rumah Susun, Asyransi, Kerjasama Dan Peran Serta Masyarakat, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2005. \n 52 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rumah Susun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bangunan gedung yang berfungsi sebagai hunian dan/atau bukan hunian melalui strategi pengembangan wilayah. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengatur dan membina rumah susun, termasuk pengaturan tata ruang, perizinan, dan pengendalian.

\n\n

Peraturan ini mengatur jenis rumah susun (hunian, bukan hunian, campuran), persyaratan teknis dan administratif pembangunan rumah susun, izin layak huni, pemisahan hak atas satuan rumah susun, kepemilikan satuan rumah susun, penghunian dan pengelolaan, serta jual beli satuan rumah susun. Persyaratan teknis mencakup aspek peruntukan ruang, struktur bangunan, kelengkapan rumah susun, satuan rumah susun, bagian bersama, kepadatan bangunan, prasarana dan fasilitas lingkungan. Persyaratan administrasi meliputi proposal, identitas pemohon, sertifikat hak atas tanah, fatwa peruntukan tanah, site plan, IMB, peil banjir, AMDAL/UKL/UPL, rencana pertelaan, gambar arsitektur, struktur, jaringan dan instalasi, serta sistem utilitas gedung.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur pembentukan perhimpunan penghuni, pengelolaan rumah susun, jual beli satuan rumah susun (termasuk jual beli pendahuluan), asuransi, kerjasama pemerintah daerah dengan penyelenggara pembangunan, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pasal 31 menyatakan bahwa setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini akan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR REGENCY
NUMBER : 240
YEAR: 2005

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 10 OF 2005
CONCERNING
APARTMENT BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOGOR,

Considering :

that in an effort to fulfill the need for buildings that function as residential and/or non-residential, it is necessary to have a regional development strategy through the construction of apartment building;
that the regulation and development of apartment building in the region is the authority of the Regency/City Government in accordance with Law Number 16 of 1985 concerning Apartment Building;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Apartment Building;

In view of :

Law Number 14 of 1950 concerning Regional Government of Regencies within West Java (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 8);
Law Number 5 of 1960

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8b118c8-d6c0-4346-8659-cd3740536753","actionData","errors"]