[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8b0c1ab-6cb2-49c6-9eda-681ff4cd3634","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2021 tentang BADAN LAYANAN UMUM DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-09-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pontianak","place_of_enactment","Pontianak","theme","BADAN LAYANAN UMUM DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

blud
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2021/NO.4, LL Kota Pontianak : 33 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat Kota Pontianak berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan, Pemerintah Kota Pontianak melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.8 Tahun 2006, PP No.23 Tahun 2005, Perda No.12 Tahun 2019, Permendagri No.79 Tahun 2018. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Persyaratan dan Penetapan BLUD, Struktur Anggaran, Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan Belanja, Pengelolaan Barang, Tarif Layanan, Piutang dan Utang/Pinjaman, Kerjasama, Investasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit Anggaran, Tata Kelola, Remunerasi, Status Kelembagaan, Pencabutan Penerapan BLUD, Penyelesaian Kerugian, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2021. \n 28 halaman dan 5 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Walikota yang mengatur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Pontianak ini mengatur tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan maksud memberikan layanan umum yang lebih efektif dan efisien berdasarkan praktik bisnis yang sehat, membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan substantif mencakup tugas dan fungsi operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan barang/jasa publik, pengelolaan wilayah/kawasan tertentu, dan pengelolaan dana khusus. Persyaratan teknis meliputi kinerja pelayanan yang layak dikelola dan ditingkatkan, serta kinerja keuangan yang baik. Persyaratan administratif mencakup surat pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata kelola, rencana strategis, laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimum, dan laporan audit terakhir. Struktur anggaran BLUD terdiri atas pendapatan (dari jasa layanan, hibah, kerjasama, APBD, dan lain-lain), belanja (operasi dan modal), dan pembiayaan. BLUD menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan APBD. Pengelolaan belanja diberikan fleksibilitas sesuai dengan volume kegiatan pelayanan. BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan saling menguntungkan. BLUD juga dapat melakukan investasi jangka pendek. Tata kelola BLUD memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi. Pejabat pengelola BLUD terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pembina teknis dan keuangan, satuan pengawas internal, dan dewan pengawas. Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota yang mengatur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PONTIANAK
WEST KALIMANTAN PROVINCE

PONTIANAK CITY REGULATION
NUMBER 4 OF 2021
ON
REGIONAL PUBLIC SERVICE AGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PONTIANAK,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to realize services to the people of Pontianak City in the form of providing goods and/or services without prioritizing profit-seeking, the Pontianak City Government carries out activities based on the principles of efficiency and productivity;
that in order to follow up Government Regulation Number 74 of 2012 on Amendments to Government Regulation Number 23 of 2005 on Public Service Agency Financial Management and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 79 of 2018 on Regional Public Service Agencies, it is necessary to establish guidelines for the implementation and management of Regional Public Service Agencies in Pontianak City;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8b0c1ab-6cb2-49c6-9eda-681ff4cd3634","actionData","errors"]