[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8b0b1f1-6983-4d33-bd5f-70601f816d05","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2011","number","5","year","2011","published_date","2011-04-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Katingan","place_of_enactment","Kasongan","theme","Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

administrasi kependudukan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2011/05
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n A. Bahwa Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Dan Pengakuan Terhadap Penentuan Status Pribadi Dan Status Hukum Atas Setiap Peristiwa Kependudukan Dan Peristiwa Penting Yang Dialami Oleh Penduduk Yang Berada Di dalam Dan/Atau Diluar Wilayah Kabupaten Katingan, Perlu Dilakukan Pengaturan Tentang Administrasi Kependudukan;\r\nB. Bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan Serta Pendayagunaan Hasilnya Untuk Pelayanan Publik Dan Pembangunan Sektor Lain, Perlu Dilakukan Penentuan Dan Penertiban Dalam Penerbitan Dokumen Dan Data Kependudukan. \n Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 05 Tahun 2008. \n BAB I : KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II : HAK DAN KEWAJIBAN;\r\nBAB III : KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA;\r\nBAB IV : PENDAFTARAN PENDUDUK;\r\nBAB V : PENCATATAN SIPIL;\r\nBAB VI : DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN;\r\nBAB VII : SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN;\r\nBAB VIII : PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN;\r\nBAB IX : PENYIDIKAN;\r\nBAB X : SANKSI ADMINISTRATIF;\r\nBAB XI : KETENTUAN PIDANA;\r\nBAB XII : KETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB XIII : KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2011. \n 39 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Dan Pengendalian Penduduk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan hukum penduduk Kabupaten Katingan terkait peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Latar belakangnya adalah perlunya penertiban administrasi kependudukan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, termasuk koordinasi, pembentukan instansi pelaksana, pengaturan teknis, pembinaan, pelayanan masyarakat, penugasan kepada desa, pengelolaan data, dan koordinasi pengawasan.
Kewajiban Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk mendaftar peristiwa kependudukan, mencatat peristiwa penting, memberikan pelayanan yang sama dan profesional, menerbitkan dokumen kependudukan, mendokumentasikan hasil pendaftaran, menjamin kerahasiaan data, serta melakukan verifikasi dan validasi data.
Hak dan kewajiban penduduk terkait administrasi kependudukan, termasuk hak memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama, perlindungan data pribadi, kepastian hukum, informasi data, ganti rugi, serta kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
Pengaturan mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas unik penduduk yang berlaku seumur hidup dan dicantumkan dalam dokumen kependudukan.
Prosedur pendaftaran peristiwa kependudukan seperti perubahan alamat, pindah datang penduduk (dalam dan luar wilayah kabupaten serta antar negara), dan pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan.
Prosedur pencatatan sipil untuk kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
Pengaturan mengenai data kependudukan (data perseorangan dan data agregat) serta dokumen kependudukan (biodata penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil).
Pengaturan mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk pengelolaan data kependudukan.

","transitional_provisions","1. Untuk menunjang kegiatan operasional penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disediakan biaya operasional yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Katingan.\n2. Spesifikasi Blanko Dokumen Kependudukan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.\n3. Apabila diketemukan Dokumen Kependudukan yang didapat tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, maka Dokumen Kependudukan dimaksud dicabut dan dinyatakan batal demi hukum.\n4. Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.\n5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan daerah ini.\n6. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, KTP seumur hidup yang belum mempunyai NIK tidak berlaku dan harus diganti disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.\n2. Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP atau orang asing yang tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal akan dikenai denda administratif.\n3. Pejabat pada Instansi Pelaksana yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dikenai sanksi denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KATINGAN REGENCY
NUMBER: 5 YEAR 2011
CONCERNING
POPULATION ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KATINGAN,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to provide protection and recognition of the determination of personal status and legal status for every population event and important event experienced by residents inside and/or outside the Katingan Regency, it is necessary to regulate Population Administration;
that in order to implement population registration, civil registration services, processing of Population Administration information and utilization of the results for public service and development of other sectors, it is necessary to determine and control the issuance of population documents and data;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate it by a Regional Regulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8b0b1f1-6983-4d33-bd5f-70601f816d05","actionData","errors"]