[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8b00633-da6e-4be3-ba70-d6c28cceefa6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-03-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Kesejahteraan Lanjut Usia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesehatan-kesejahteraan-rakyat
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2022/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kesejahteraan Lanjut Usia
ABSTRAK:	\n \n Lanjut usia sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat. Kondisi pertumbuhan lanjut usia yang terus meningkat menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan angka harapan hidup yang harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Dalam rangka memberikan arahan, bimbingan, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia diperlukan pengaturan mengenai kesejahteraan lanjut usia. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia \n Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 9 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Tanggung Jawab, Pemberdayaan, Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia, Penghargaan, Partisipasi Masyarakat, Koordinasi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022. \n 15 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia bertujuan untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia (lansia) di Kota Bekasi. Latar belakangnya adalah pengakuan hak dan kewajiban yang sama bagi lansia sebagai warga negara, serta peningkatan angka harapan hidup yang perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan lansia.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengarahkan dan membimbing upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia, yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Peraturan ini mengatur pemberdayaan lansia agar tetap dapat berperan aktif dalam masyarakat, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan sosial baik bagi lansia potensial maupun tidak potensial.

Peraturan ini juga mengatur berbagai bentuk pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada lansia, meliputi:

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual melalui kegiatan keagamaan dan pembangunan sarana ibadah yang aksesibel.
Pelayanan kesehatan melalui penyuluhan, pelayanan geriatrik, pengembangan lembaga perawatan, pelayanan di POSBINDU, pelayanan Santun Lansia di puskesmas, dan pembentukan kelompok senam lansia.
Pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial di sektor formal dan nonformal, dengan memberikan kesempatan kerja yang sesuai dengan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan.
Pelayanan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan lansia potensial.
Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, termasuk kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan, keringanan biaya, dan penyediaan aksesibilitas.
Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum.
Pemberian perlindungan sosial bagi lansia tidak potensial melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial di dalam maupun di luar panti.
Bantuan sosial bagi lansia potensial yang tidak mampu untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.

Selain itu, peraturan ini mengatur pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan sosial lansia, partisipasi masyarakat, koordinasi antar instansi terkait, dan pembiayaan yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BEKASI CITY

NUMBER : 3

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 03 YEAR 2022
CONCERNING
ELDERLY WELFARE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI,

\n\n \n \n

Considering:

that the elderly as citizens of Indonesia have the same rights and obligations in all aspects of life, and have the potential and ability that can be developed to promote the welfare of themselves, their families, and the community;
that the continuously increasing growth condition of the elderly indicates the success of the Regional Government in increasing life expectancy which must be followed by an increase in the welfare of the elderly;
that in order to provide direction, guidance, and create a supportive atmosphere for the implementation of efforts to improve the welfare of the elderly, it is necessary to regulate the welfare of the elderly;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8b00633-da6e-4be3-ba70-d6c28cceefa6","actionData","errors"]