[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8a4c4b3-aca5-4f04-956b-5d3f73e47e78","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2021","number","6","year","2021","published_date","2021-10-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majalengka","place_of_enactment","Majalengka","theme","Penyelenggaraan Perpustakaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - PERPUSTAKAAN
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2021/6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perpustakaan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mewujudkan budaya gemar membaca, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2019; Perda Kab. Majalengka No. 9 Tahun 2019. \n Peraturan ini mengatur tengang Penyelenggaraan Perpustakaan yang meliputi Ketentuan Umum, Hak, Kewajiban dan Kewenangan, Pembentukan, Penyelenggaraan dan Jenis Perpustakaan, Pengelolaan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, Sarana dan Prasarana, Koleksi Perpusatakaan, Promosi Perpustakaan, Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat, Pembudayaan Gemar Membaca, Larangan, Penghargaan, Sanksi Administratif, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021. \n 16 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi, pengetahuan, teknologi, dan budaya dari sumber materi yang berkualitas dan berkesinambungan. Tujuan utamanya adalah menjamin terselenggaranya perpustakaan, ketersediaan layanan informasi, serta mengembangkan minat baca dan budaya tulis.

Ketentuan substansial mencakup kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan, termasuk menetapkan kebijakan, mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan perpustakaan. Pemerintah Daerah juga berwenang mengalihmediakan naskah kuno, mengoordinasikan penyelenggaraan perpustakaan, dan membina kerja sama antar perpustakaan.

Hak dan kewajiban masyarakat juga diatur, di mana masyarakat berhak memperoleh layanan perpustakaan, mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan, mendirikan perpustakaan, dan berperan serta dalam pengawasan. Masyarakat juga berkewajiban menjaga kelestarian koleksi perpustakaan, melestarikan naskah kuno, dan mendukung penyediaan fasilitas perpustakaan.

Peraturan ini juga mengatur pembentukan, penyelenggaraan, dan jenis perpustakaan, termasuk perpustakaan umum, sekolah, dan khusus. Setiap perpustakaan harus dikelola sesuai standar yang meliputi standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan, dan pengelolaan. Pengembangan perpustakaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas, dengan fokus pada peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan.

Pemerintah Daerah juga berkewajiban memberikan pembinaan terhadap semua jenis perpustakaan, termasuk sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan bagi pustakawan. Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, dengan ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, dan pemberhentian diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Sarana dan prasarana perpustakaan harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, efektivitas, keamanan, dan kenyamanan. Koleksi perpustakaan, termasuk koleksi khusus dan naskah kuno, wajib dilestarikan. Promosi perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan untuk pembudayaan kegemaran membaca. Kerjasama dengan pihak lain dan peran serta masyarakat juga diatur untuk meningkatkan mutu layanan perpustakaan.

Peraturan ini juga mengatur larangan menyimpan bahan perpustakaan yang memuat unsur pornografi dan SARA, serta pemberian penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan.

","transitional_provisions","1. Perpustakaan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap orang atau badan usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 33 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis atau rekomendasi penutupan sementara kegiatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

REGIONAL REGULATION OF MAJALENGKA REGENCY
NUMBER 6 YEAR 2021
TENTANG
LIBRARY MANAGEMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

that libraries are a vehicle for community learning to become knowledgeable, qualified, and virtuous people so that they can educate the nation's life;
that in order to realize a community's reading culture, it needs to be supported by the utilization of libraries as a learning vehicle, a center for information sources, and preservation of community written works;
that with the enactment of Law Number 43 of 2007 on Libraries and Government Regulation Number 24 of 2014 on the Implementation of Law Number 43 of 2007 on Libraries, the Regional Government needs to foster and develop libraries in Majalengka Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8a4c4b3-aca5-4f04-956b-5d3f73e47e78","actionData","errors"]