[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8a0978b-ff53-40cf-abc3-ea8320286205","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau No. 2 Tahun 2015","number","2","year","2015","published_date","2015-01-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Riau","place_of_enactment","Pekanbaru","theme","Pembentukan Peraturan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN DAERAH - PEMBENTUKAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Peraturan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat menghasilkan peraturan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 61 Tahun 1958, UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pembentukan Peraturan Daerah yang terdiri dari: Ketentuan Umum, Perencanaan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Tahapan Pembicaraan Rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD, Penyebarluasan Rancangan Perda dan Program Pembentukan Perda, Partisipasi Masyarakat, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015. \n Penjelasan : 4 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah bertujuan untuk menciptakan proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang lebih terarah, terkoordinasi, konsisten, dan sinergis. Perda ini mengatur prosedur pembentukan Perda agar terlaksana secara sistematis dan terencana melalui Program Pembentukan Perda yang disusun bersama oleh DPRD dan Gubernur. Tujuannya adalah agar Perda memenuhi syarat politis dan standar akademis, termasuk aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

Ketentuan substansial dalam Perda ini mencakup wewenang DPRD dan Gubernur dalam menyusun dan mengelola Program Pembentukan Perda, yang dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Program ini ditetapkan setiap tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda, dengan memperhatikan perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat daerah. Perda juga mengatur tata cara penyusunan Rancangan Perda, termasuk penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, serta partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan.

Selain itu, Perda ini mengatur tahapan pembahasan dan penetapan Rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD, serta penyebarluasan Rancangan Perda dan Program Pembentukan Perda untuk memberikan informasi dan memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Pembiayaan Pembentukan Perda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

RIAU GOVERNOR
RIAU PROVINCIAL REGULATION
NUMBER: 2 OF 2015
on
ESTABLISHMENT OF REGIONAL REGULATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

RIAU GOVERNOR,

Considering:

that legal development in the region is part of national legal development which is carried out in a planned, integrated and sustainable manner in order to guarantee rights and obligations based on statutory regulations;
that in order to meet the needs of the community for good Regional Regulations and for the sake of orderly implementation of regional government in The Province of North Sumatera, it is necessary to form Regional Regulations that are efficient, effective and right on target by standardizing the procedures for drafting Regional Regulations in a planned, integrated and coordinated manner;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty in the implementation of Law Number 12 of 2011 on the Establishment of Legislation, so as to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8a0978b-ff53-40cf-abc3-ea8320286205","actionData","errors"]