[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f89f2271-403b-498e-9903-8808953cb26e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2005 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 10 Tahun 2005 Tahun 2005","number","10 Tahun 2005","year","2005","published_date","2005-12-27","effective_date","2005-01-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mukomuko","place_of_enactment","Mukomuko","theme","Retribusi Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10 Tahun 2005, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2005 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan : \r\n1.\tDengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi. \n Dasar Hukum :\r\n1.\tUU Nomor 8 Tahun 1981\r\n2.\tUU Nomor 34 Tahun 2000\r\n3.\tUU Nomor 03 Tahun 2003\r\n4.\tUU Nomor 10 Tahun 2004\r\n5.\tUU Nomor 32 Tahun 2004\r\n6.\tUU Nomor 33 Tahun 2004\r\n7.\tPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000\r\n8.\tPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974\r\n9.\tPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974\r\n10.\tPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992\r\n11.\tPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997\r\n12.\tInstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1994\r\n13.\tPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997\r\n14.\tPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997\r\n15.\tInstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 \n Materi Pokok : \r\nDengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan. Objek retrusi adalah pemberian izin melakukan usaha kepada orang pribadi atau badan diloksi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Setiap orang atau badan yang mendirikan, alih dan / atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan memiliki Izin Gangguan dari Bupati Mukomuko. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2005. \n 21 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Mukomuko. Latar belakangnya adalah kewenangan daerah kabupaten dalam pemungutan retribusi izin gangguan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Nama, Objek dan Subjek Retribusi: Retribusi Izin Gangguan dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Objek retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan usaha.
Golongan Retribusi: Retribusi Izin Gangguan (HO) digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
Ketentuan Perizinan: Setiap orang atau badan yang mendirikan, alih dan / atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, diwajibkan memiliki Izin Gangguan dari Bupati Mukomuko.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian luas tempat diukur berdasarkan perkalian antara tempat usaha dengan indeks lokasi dan indeks gangguan.
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif: Perinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan penerbitan izin.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
Cara Perhitungan Retribusi: Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.
Wilayah Pemungutan: Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat izin usaha gangguan diberikan.
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang: Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya (1) satu tahun. Retribusi terhutang pada saat diterbitkannya SKRO atau dokumen lain yang dipersamakan.
Surat Pendaftaran: Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
Penetapan Retribusi: Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
Tata Cara Pemungutan: Pemunutan retribusi tudak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.
Tata Cara Pembayaran: Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) masa retribusi.
Tata Cara Penagihan: Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
Keberatan: Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Mukomuko atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Mukomuko.
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi: Bupati Mukomuko dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
Kadaluarsa Penagihan: Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MUKOMUKO REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MUKOMUKO REGENCY
NUMBER: 10 YEAR 2005
CONCERNING
LOCAL FEE FOR NUISANCE PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUKOMUKO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that with the enactment of Government Regulation Number 25 of 2000 concerning the Authority of the Government and Provinces as Autonomous Regions, the collection of the Nuisance Permit Local Fee is the authority of the Regency Region; \n that to collect the Local Fee as referred to in letter a, it needs to be regulated by a Regional Regulation; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette Number 3209); \n Law Number 34 of 2000, amendment to Law Number 18 of 1997, concerning Regional Taxes and Regional Retribution (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f89f2271-403b-498e-9903-8808953cb26e","actionData","errors"]