[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f89cbdeb-d73f-434a-a158-b31b46e31e38","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Yatim, Anak Yatim Piatu, Dan Kaum Dhuafa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 6 Tahun 2017","number","6","year","2017","published_date","2017-05-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan","place_of_enactment","Palembang","theme","Penyelenggaraan Perlindungan Anak Yatim, Anak Yatim Piatu, Dan Kaum Dhuafa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN-ANAK-dhuafa
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2017/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Anak Yatim, Anak Yatim Piatu, Dan Kaum Dhuafa
ABSTRAK:	\n \n Anak yatim dan anak yatim piatu merupakan anak yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama pendidikan dan kesehatan sampai mereka dewasa, secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.\r\nKaum dhuafa merupakan sekelompok orang yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama pemenuhan atas kebutuhan pokok dan perlindungan kesehatan, secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. Penyelenggaraan perlindungan kaum dhuafa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga diperlukan pengaturan penyelenggaraannya untuk mewujudkan kepastian hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Yatim, Anak Yatim Piatu dan Kaum Dhuafa. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 28 dan Pasal 34 UUD Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 4 tahun 1979; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2014; PERMENSOS No. 30/HUK/2011 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Yatim, Anak Yatim Piatu dan Kaum Dhuafa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai asas, fungsi, dan tujuan, hak-hak Anak Yatim, Anak Yatim Piatu dan Kaum Dhuafa, tanggung jawab dan wewenang pemerintah provinsi, sumber dana, penyidikan dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017. \n Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini sudah harus ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan. \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Yatim, Anak Yatim Piatu, dan Kaum Dhuafa bertujuan untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan ini.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok. Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan ini merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Hak-Hak: Anak yatim dan yatim piatu berhak atas jaminan kesejahteraan berupa bantuan keuangan, pelayanan pendidikan, dan jaminan kesehatan gratis. Kaum dhuafa berhak atas jaminan pemenuhan kebutuhan pokok dan jaminan kesehatan gratis.
Larangan: Setiap orang dilarang menelantarkan, melakukan kekerasan, atau mengeksploitasi anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa. Mempekerjakan anak di bawah umur juga dilarang.
Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi: Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan yang meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, dan perlindungan hukum.
Pelaksanaan oleh OPD: Penyelenggaraan perlindungan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melalui berbagai pelayanan seperti perawatan, pengasuhan, pelayanan kesehatan, pendidikan, bimbingan agama, rehabilitasi sosial, bantuan keuangan, dan pelayanan administrasi kependudukan.
Peran Masyarakat: Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan sebagai tanggung jawab sosial.
Sumber Dana: Dana untuk penyelenggaraan perlindungan dapat dianggarkan melalui OPD terkait yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber-sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF SOUTH SUMATERA

NUMBER 6 OF 2017

THE ORGANIZATION OF PROTECTION FOR ORPHANS,
CHILDREN WITHOUT PARENTS, AND THE POOR

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH SUMATERA,

\n\n \n \n

Considering :

that orphans and children without parents are children who must be considered in fulfilling their basic needs, especially education and health until they reach adulthood, comprehensively, integratedly and sustainably;
that the poor are a group of people who must be considered in fulfilling their basic needs, especially the fulfillment of basic needs and health protection, comprehensively, integratedly and sustainably;
that the organization of protection for the poor as stipulated in Article 5 of Law Number 13 of 2011 on the Handling of Impoverished People is a joint task and responsibility between the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f89cbdeb-d73f-434a-a158-b31b46e31e38","actionData","errors"]