[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f892cd35-9cab-41be-96bd-b1c51a0cb188","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Belitung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Belitung","place_of_enactment","Tanjung Pandan","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Belitung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

administrasi-kependudukan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Belitung
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2009; Perda Kab. Belitung No. 6 Tahun 2010. \n Dalam Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 7, angka 10, angka 12, angka 20, angka 29, angka 32, angka 33, angka 34, angka 36, angka 37, menyisipkan 1 angka diantara angka 9 dan 10 yaitu 9.a, diantara angka 34 dan 35 yaitu 34.a, menghapus angka 13 dan menambah 9 angka baru, ketentuan Pasal 5 ditambah 1 ayat, mengubah Pasal 6 huruf g, mengubah Pasal 8, mengubah Pasal 9 ayat 1 huruf c dan menambahkan 4 ayat, pada ayat (2) ditambah 1 huruf, mengubah Pasal 12, 16, 19, 20, 22 ayat (1) 23 ayat (1), 24 ayat (1), 25, 26 ayat (2) dan (3), 28 ayat (1), 33 ayat (2), 34 ayat (2), (3), 40, 43,47, 48, 49, 51, 52, menyisipkan dua pasal diantara Pasal 17 dan 18, yaitu Pasal 17A dan 17B, diantara Pasal 18 dan 19 disisipkan satu paragraf yaitu paragraf 6 dan disisipkan tiga pasal baru yaitu Pasal 18A, 18B dan 18C, mengubah Pasal 30 ayat (1), 31 ayat (1), (3), (4), dan menghapus ayat (5), Pasal 36 ayat (2) ditambah 4 huruf yaitu bb,cc,dd,ee dan menambah dua ayat yaitu ayat (4) dan (5), Pasal 42 ayat (1) ditambah 1 huruf yaitu f, menyisipkan satu pasal diantara Pasal 42 dan 43 iatu Pasal 42A, menambah satu BAB diantara Bab V dan VI yaitu Bab VA, mengubah Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan menghapus ayat (3) dan (4), menyisipkan dua pasal diantara Pasal 48 dan 49 yaitu Pasal 48A dan 48B. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Belitung \n 40 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Belitung.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Belitung agar lebih profesional dan dinamis, serta memenuhi standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2010 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perubahan pada definisi-definisi terkait administrasi kependudukan, penambahan kewenangan dan kewajiban bagi Instansi Pelaksana, pengaturan mengenai pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, serta ketentuan mengenai Kartu Identitas Anak (KIA). Peraturan ini juga mengatur mengenai denda administratif bagi pelanggaran tertentu terkait administrasi kependudukan.\n\nPerubahan penting meliputi:\n\n- Perubahan dan penambahan definisi istilah terkait kependudukan.\n- Penambahan kewajiban bagi penduduk non-permanen untuk melapor.\n- Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).\n- Perubahan ketentuan mengenai pelaporan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian.\n- Pengaturan mengenai sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.\n2. Besaran denda bervariasi tergantung pada jenis peristiwa, rentang waktu keterlambatan pelaporan, dan status kewarganegaraan (WNI atau WNA).\n3. Denda juga dikenakan bagi penduduk yang tidak membawa KTP-el saat bepergian dan orang asing yang tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERDA Kab. Belitung No. 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Belitung","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/23564/perda-kab-belitung-no-6-tahun-2010","72238946-34d8-4dda-86ee-d1fe26f7dab8","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BELITUNG
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BELITUNG REGENCY
NUMBER 3 OF 2016
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BELITUNG REGENCY
NUMBER 6 OF 2010 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF POPULATION
ADMINISTRATION IN BELITUNG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BELITUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the service of population administration in Belitung Regency in line with the demands of professional and dynamic population administration services in meeting minimum service standards towards excellent service;
that to implement the provisions of Article 103 paragraph (2) of Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, it is necessary to amend Regional Regulation of Belitung Regency Number 6 of 2010 concerning the Implementation of Population Administration in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f892cd35-9cab-41be-96bd-b1c51a0cb188","actionData","errors"]