[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f88774ae-888a-4038-9147-0325f63b546a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2014-03-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan penanggulangan bencana
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk sebagai upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu di Provinsi Gorontalo. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 9 Tahun 1961; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 29 Tahun 1980; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 23 Tahun 2008; Perpres No. 8 Tahun 2008; Perpres No. 70 Tahun 2012; Permendagri No. 12 Tahun 2006; Permendagri No. 33 Tahun 2006; Permendagri No. 27 Tahun 2007; Permendagri No. 46 Tahun 2008; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Prov. Gorontalo No. 4 Tahun 2011; Perda Prov. Gorontalo No. 14 Tahun 2013; Perda Kota Gorontalo No. 40 Tahun 2011; Perda Kab. Boalemo No. 3 Tahun 2012; Perda Kab. Bone Bolango No. 8 Tahun 2012; Perda Kab. Pohuwato No. 8 Tahun 2012; Perda Kab. Gorontalo No. 4 Tahun 2013; Perda Kab. Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2013. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana termasuk di dalamnya mengatur tentang asas, prinsip, dan tujuan, tanggung jawab dan wewenang, penyelenggaraan penanggulangan bencana, kerjasama, partisipasi masyarakat, lembaga usaha, dan lembaga internasional, pengelolaan bantuan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi, pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan peralihan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Terdiri dari 64 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan, menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, serta menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana, pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD, pemulihan kondisi dari dampak bencana, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Peraturan ini juga mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan berdasarkan aspek sosial, ekonomi, budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektivitas, serta lingkup luas wilayah. Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana, yang masing-masing memiliki kegiatan yang spesifik.

Pada tahap prabencana, kegiatan meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemanduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Pada saat tanggap darurat, kegiatan meliputi pengkajian secara cepat dan tepat, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan segera prasarana dan sarana vital. Pada tahap pascabencana, kegiatan meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

","transitional_provisions","1. Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan beresiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis resiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.\n2. Setiap orang yang melakukan pengumpulan bantuan bencana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang :

bahwa wilayah Provinsi Gorontalo memiliki kondisi georafis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan di daerah;
bahwa untuk upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu di Provinsi Gorontalo perlu diimplementasikan dalam bentuk peraturan daerah Provinsi Gorontalo;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 9

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f88774ae-888a-4038-9147-0325f63b546a","actionData","errors"]