[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f88080b8-315e-4588-92bc-4d1041e889fc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-02-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangkalan","place_of_enactment","Bangkalan","theme","Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KESEHATAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kab. Bangkalan No 2/E Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dilakukan melalui upaya perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan Narkoba;\r\nb. bahwa penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Bangkalan sudah meluas yang mengancam\r\nkelangsungan dan perkembangan hidup masyarakat;\r\nc. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan Narkoba sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penganggulangan Penyalahgunaan Narkoba.\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam\r\nLingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);\r\n4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);\r\n5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu\r\nNarkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35\r\nTahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);\r\n10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;\r\n11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan\r\nPenyalahgunaan Narkotika;\r\n13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program\r\nTerapi Rumatan Metadona;\r\n14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum\r\nDaerah;\r\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 33);\r\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 37);\r\n \n Materi Pokok pada Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan umum; Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dimaksudkan untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat Bangkalan dari penyalahgunaan Narkoba serta memberikan layanan kepada korban penyalahgunaan Narkoba; Ruang Lingkup Perda meliputi a. antisipasi dini; b. pencegahan; c. penanganan; d. rehabilitasi; e. pendanaan;dan f. partisipasi masyarakat; Antisipasi Dini; Pencegahan; Fasilitas Penanggulangan; Pendanaan Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan fasilitasi penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bangkalan; dan; Pasrtisipasi Masyarakat; Pelaporan; Sanksi Administratif; Penghargaan\r\nb. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.\r\n \r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2018. \n 26 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan Narkoba. Latar belakangnya adalah penyalahgunaan Narkoba yang meluas di Kabupaten Bangkalan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Antisipasi dini melalui sosialisasi, kerjasama dengan berbagai instansi, dan pengawasan terhadap aparat pemerintah, anggota DPRD, satuan pendidikan, tempat usaha, hotel, dan tempat hiburan.\n2. Pencegahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait melalui pendataan, perencanaan, pembangunan sistem informasi, sosialisasi, edukasi, dan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba. Sasaran pencegahan meliputi lingkungan keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, DPRD, tempat usaha, hotel, pemondokan, media massa, dan tempat ibadah.\n3. Penanggulangan yang dilakukan melalui penanganan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkoba melalui rehabilitasi medis di rumah sakit yang ditunjuk oleh BNN.\n4. Pendanaan dibebankan pada APBD Kabupaten Bangkalan dan sumber lain yang sah.\n5. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif terhadap ASN, guru, pelajar, serta pimpinan dan karyawan BUMD yang terbukti sebagai pencandu atau penyalahguna Narkoba.\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administrasi, pemberhentian sementara, dan pemberhentian secara tetap.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGKALAN
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANGKALAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2018
CONCERNING
FACILITATION OF PREVENTION AND MANAGEMENT OF
NARCOTICS ABUSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGKALAN,

\n\n \n \n

Considering:

that human resource development must be carried out through efforts to protect the public from Narcotics abuse;
that Narcotics abuse in Bangkalan Regency has become widespread, threatening the survival and development of community life;
That the Regional Government has the responsibility to prevent and combat Narcotics abuse as stipulated in Article 4 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 21 of 2013 concerning Facilitation of Narcotics Abuse Prevention;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Facilitation of Prevention and Management of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f88080b8-315e-4588-92bc-4d1041e889fc","actionData","errors"]