[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f87b5f12-781d-41ae-9738-0498bc138e8e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir","short_title","Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1958","number","1","year","1958","published_date","1958-01-13","effective_date","1958-01-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penghapusan-Tanah-Tanah- Partikelir
1958
Undang-undang (UU) NO. 1, LN. 1958 No. 2, TLN NO. 1571, LL SETNEG : 10 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir
ABSTRAK:	\n \n bahwa adanya lembaga tanah partikelir dengan hak-hakpertuanannya di dalam wilayah Republik Indonesia, adalahbertentangan dengan azas dasar keadilan sosial yang dijunjungtinggi oleh masyarakat dan Negara;2.bahwa untuk kebulatan kedaulatan dan kewibawaan Negara, demikepentingan umum lembaga tersebut harus dihapuskan dalamwaktu yang sesingkat-singkatnya;3.bahwa usaha likwidasi yang dijalankan hingga sekarang, melaluikata sepakat antara Pemerintah dan pemilik-pemilik tanahpartikelir atas dasar kebijaksanaan, ternyata tidak membawa hasilyang memuaskan;4.bahwa peraturan-peraturan yang mengenai pencabutan hak,sebagai tercantum dalam \"Onteigeningsordonnantie\" (S. 1920-574) dan peraturan-peraturan tentang \"Pengembalian tanah-tanahpartikelir menjadi tanah Negara\" (S. 1911-38 jis S. 1912-480dan S. 1912-481) tidak cukup untuk dapat mencapai likwidasitanah-tanah itu secara integral dalam waktu yang singkat;5.bahwa berhubung dengan itu diperlukan suatu Undang-undangkhusus;6.bahwa tanah-tanah eigendom yang luasnya lebih dari 10 bauperlu diturut sertakan dalam likwidasi tersebut di atas, karenabertentangan dengan maksud dan jiwa dari ketentuan dalam pasal51 ayat 2 Indische Staatsregeling (S. 1925-417) jo pasal 8Agrarisch Besluit(S. 1870-18) \n pasal-pasal 26 ayat 2, 27 ayat 1, 38 ayat 3, 89 serta 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;b.Undang-undangNo. 29 tahun 1957 Lembaran-Negara tahun1957 No.101); \n Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:a.\"tanah partikelir\", ialah tanah \"eigendom\" di atas manapemiliknya sebelum Undang-undang ini berlaku, mempunyaihak-hak pertuanan;b.\"Hak-hak pertuanan\", ialah:1.hak untuk mengangkat atau mengesahkan pemilihan sertamemperhentikan kepala-kepala kampungatau desa dankepala-kepala umum, sebagai yang disebut dalam pasal 2 dan3 dari S. 1880-150 dan pasal 41 sampai dengan 43 dari S.1912-422;2.hak untuk menuntut kerja paksa atau memungut uangpengganti kerja paksa dari penduduk, sebagai yang disebutdalam pasal 30, 31, 32, 34, 35 dan 37 S. 1912-422;3.hak mengadakan pungutan-pungutan, baik yang berupa uangatau hasil tanah dari penduduk, sebagai yang disebut dalampasal 16 sampai dengan 27 dan 29 S. 1912-422\r\n4.hakuntukmendirikanpasar-pasar,memungutbiayapemakaian jalan dan penyeberangan, sebagai yang disebutdalam pasal 46 dan 47 S. 1912-422;5.hak-hak yang menurut peraturan-peraturan lain dan/ atau adatsetempat, sederajat dengan yang disebut dalam sub b 1sampai dengan b4 ayat ini;c.\"tanah usaha\" ialah:1.bagian-bagian dari tanah partikelir yang dimaksuddalampasal 6 ayat 1 dari Peraturan tentangtanah-tanahpartikelir, S. 1912-422 ;2.bagian-bagian dari tanah partikelir yang menurut adatsetempat termasuk tanah desa atau diatas mana pendudukmempunyai hak yang sifatnya turun-temurun;d.\"tanah kongsi\" ialah:bagian-bagian dari tanah partikelir yang tidak termasuk \"tanahusaha.\" \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 1958. \n - \n - \n 34 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Onteigeningsordonnantie (S. 1920-574) 2. Peraturan tentang Pengembalian tanah-tanah partikelir menjadi tanah Negara (S. 1911-38 jo S. 1912-480 dan S. 1912-481) Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini bertujuan untuk menghapus lembaga tanah partikelir yang dianggap bertentangan dengan azas keadilan sosial dan kedaulatan negara. Tanah partikelir memberikan hak-hak istimewa kepada pemiliknya yang menyerupai hak kenegaraan, yang tidak sesuai dengan prinsip negara modern. Oleh karena itu, tanah-tanah ini harus dihapuskan demi kepentingan umum.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang ini mengatur penghapusan hak-hak pemilik tanah partikelir dan menjadikan tanah tersebut sebagai tanah negara. Pemilik tanah partikelir akan mendapatkan ganti kerugian yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. Tanah-tanah usaha akan diberikan kepada penduduk yang memiliki hak usaha dengan hak milik. Orang asing yang memiliki tanah usaha harus melepaskannya kepada warga negara Indonesia atau negara dalam waktu satu tahun. Pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah usaha dilakukan oleh Menteri Agraria. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif dan pidana.

","transitional_provisions","1. Untuk hak dan kewajiban yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini, penyelesaiannya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebelum Undang-Undang ini. 2. Pemilik tanah partikelir yang tidak diketahui atau tidak memiliki wakil di Indonesia akan diwakili oleh Balai Harta Peninggalan. 3. Orang asing yang memiliki tanah usaha harus melepaskannya dalam waktu satu tahun, dengan kemungkinan perpanjangan satu tahun lagi. 4. Setiap pemindahan hak atas tanah usaha harus mendapatkan izin dari Menteri Agraria.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap penggunaan tanah negara bekas tanah kongsi tanpa izin dapat dikenai pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000,-. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan pemindahan hak atas tanah usaha dapat dikenai pembatalan hak dan tanah menjadi tanah negara bebas.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 1958
CONCERNING
ABOLITION OF PRIVATE LANDS

President of the Republic of Indonesia,

\n\n \n \n

Considering:

that the existence of private land institutions with manorial rights within the territory of the Republic of Indonesia is contrary to the fundamental principle of social justice upheld by the society and the State;
that for the integrity of sovereignty and authority of the State, in the public interest, the institution must be abolished in the shortest possible time;
that the liquidation efforts carried out so far, through agreement between the Government and private landowners on the basis of policy, have not yielded satisfactory results;
that the regulations regarding the revocation of rights, as stipulated in the Onteigeningsordonnantie (S. 1920-574) and regulations regarding the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f87b5f12-781d-41ae-9738-0498bc138e8e","actionData","errors"]