[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f871c87d-d15d-4348-93f0-366373823706","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi","short_title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2022","number","9","year","2022","published_date","2022-08-24","effective_date","2022-09-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","90fd4aae-6c16-4e72-be11-8ed3066bbae0","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi","short_name","Permenko Maritim dan Investasi","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuanhukum
2022
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi NO. 9, BN 2022 (834) : 13 hlm
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi TENTANG Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memberikan bantuan hukum dalam proses peradilan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, perlu mengatur mekanisme pemberian bantuan hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\tdalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan\tInvestasi Nomor 10 Tahun 2020 \r\n \n Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara pemberian bantuan hukum, bantuan hukum yang mengarah pada proses peradilan, bantuan hukum yang sedang dalam proses di badan peradilan, bantuan hukum setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, koordinasi, kerja sama, pembinaan dan pendanaan bantuan hukum dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2022. \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pemberian bantuan hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Bantuan hukum diberikan untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak hukum bagi pemohon yang menghadapi masalah hukum terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Bantuan hukum meliputi proses peradilan pidana, perdata, tata usaha negara, dan perkara lainnya. Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh Biro Hukum, dan permohonan harus disampaikan secara tertulis dengan identitas lengkap pemohon serta dokumen terkait masalah hukum. Biro Hukum dapat menolak permohonan jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR MARITIME AFFAIRS AND INVESTMENT
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2022
CONCERNING
LEGAL ASSISTANCE
WITHIN THE MINISTRY OF COORDINATING MINISTRY FOR MARITIME AFFAIRS AND INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE COORDINATING MINISTER FOR MARITIME AFFAIRS AND INVESTMENT
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n \n \n

Considering:

that to provide legal assistance in the judicial process related to the implementation of the duties and functions of the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment, it is necessary to regulate the mechanism for providing legal assistance within the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment concerning Legal Assistance within the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f871c87d-d15d-4348-93f0-366373823706","actionData","errors"]