Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pemberian bantuan hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Bantuan hukum diberikan untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak hukum bagi pemohon yang menghadapi masalah hukum terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Bantuan hukum meliputi proses peradilan pidana, perdata, tata usaha negara, dan perkara lainnya. Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh Biro Hukum, dan permohonan harus disampaikan secara tertulis dengan identitas lengkap pemohon serta dokumen terkait masalah hukum. Biro Hukum dapat menolak permohonan jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.