[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f870925f-e62f-4fe0-a869-3e901a43a1dc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek dan Operasi Angkutan Orang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2000","number","23","year","2000","published_date","2000-12-23","effective_date","2000-12-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Retribusi Izin Trayek dan Operasi Angkutan Orang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2000
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD.2000/NO.32
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Trayek dan Operasi Angkutan Orang
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penggunaan Trayek dan\r\noperasi angkutan orang di Kota Banjarbaru, perlu diatur sehingga\r\npelayanan terhadap masyarakat dapat diwujudkan sesuai\r\nketentuan yang berlaku; bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah maka\r\ndiambil langkah-langkah guna menunjang pelaksanaan maupun\r\nintensifikasi somber pendapatan daerah tersebut; \n Undang-undang Nomor : 12 tahun 1957; Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1980; Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 ; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 ; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; .Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan\r\nNomor 14 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000. \n Peraturan Daerah tetang Retribusi Izin Trayek Dan Operasi Angkuran Orang yang berisi; Ketentuan Umum; Nama,Obyek Dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif; Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringan Dan Pembebasan Retribusi; Kadarluarsa Penagihan; Pengawsan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2000. \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru ini mengatur tentang Retribusi Izin Trayek dan Operasi Angkutan Orang. Latar belakangnya adalah untuk menciptakan kelancaran dan ketertiban transportasi serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur penggunaan trayek dan operasi angkutan orang agar pelayanan terhadap masyarakat dapat diwujudkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Nama, Objek dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek dan operasi angkutan orang. Objek retribusi adalah pemberian izin trayek dan operasi angkutan orang. Subjek retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendapat izin trayek dan operasi angkutan orang.
Golongan Retribusi: Retribusi Izin Trayek dan Operasi Angkutan Orang digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum / tidak umum.
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif: Didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek dan operasi angkutan orang.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum / tidak umum serta daya angkut.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di daerah tempat izin trayek dan izin operasi angkutan orang diberikan.
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang: Masa retribusi adalah 5 tahun dan pemungutan retribusinya setiap tahun. Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Surat Pendaftaran: Wajib Retribusi berkewajiban mengisi SPdORD.
Penetapan Retribusi: Berdasarkan SPdORD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
Tata Cara Pembayaran: Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
Tata Cara Penagihan: Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo.
Keberatan: Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi: Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
Kadaluarsa Penagihan: Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
Pengawasan: Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% setiap bulan.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 2, 3, 8, 10, 12, dan 16 dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 23 OF 2000
CONCERNING
RETRIBUTION FOR ROUTE PERMITS AND PASSENGER TRANSPORT OPERATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU CITY

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that for the smooth and orderly use of routes and
passenger transport operations in Banjarbaru City, it is necessary to regulate so that
services to the community can be realized in accordance
with applicable regulations;
that in order to increase original local revenue, then
steps are taken to support the implementation and
intensification of these regional revenue sources;
that for the purposes referred to in letters a and b of this preamble
it needs to be regulated and stipulated by Regional Regulation.

Remembering:

Law Number: 12 of 1957 concerning General Regulations
Regional Retribution (State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f870925f-e62f-4fe0-a869-3e901a43a1dc","actionData","errors"]