[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f867f034-fb3c-41f8-a383-06d8cbdb64d0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pemakaman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-06-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kota Mataram","place_of_enactment","Mataram","theme","Pengelolaan Pemakaman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

agraria - pengelolaan pemakaman
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, http://jdih.mataramkota.go.id
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pemakaman
ABSTRAK:	\n \n Dinamika perkembangan dan pertumbuhan penduduk serta semakin pesatnya kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus diimbangi dengan ketersediaan areal tanah harus diimbangi dengan ketersediaan areal tanah sebagai lahan pemakaman. Pengendalian terhadap ketersediaan lahan pemakaman harus dilakukan dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah berdasarkan aspek keagamaan dan sosial budaya masyarakat setempat serta pemanfaatannya harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan pemakaman merupakan tanggungjawab pemerintah , daerah, pelaku usaha/pengembang, dan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengaturan terkait penyediaan, penyerahan, penataan dan pemeliharaannya dengan Peraturan Daerah \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 4 1993, UU No. 41 2004, UU No. 26 2007, UU No. 32 2009, UU No. 1 2011, UU No. 12 2011, UU No. 2 2012, UU No. 23 2014, PP No. 9 1987, PP No. 27 2014, Permendagri No. 9 2009, Permendagri No. 19 2016, Kepmendagri No. 26 1989, Perda Kota Mataram No. 12 2011, Perda Kota Mataram No. 4 2016, Perda Kota Mataram No. 1 2017 \n Pengaturan Pemakaman , bertujuan untuk : mendayagunakan sumber daya alam berupa tanah untuk keperluan makam ; mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan makam agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya dan keagamaan; dan meningkatkan peran serta dan kontribusi perusahaan, pelaku usaha atau pengembang dan masyarakat dalam pengelolaan pemakaman.\r\n\r\nRuang lingkup pengaturan Pemakaman, meliputi : Lahan Pemakaman; penyediaan Lahan Pemakaman; penataan dan penggunaan tanah makam; Pemakaman Jenazah; pemindahan dan penggalian Jenazah; pembangunan dan pemeriharaan sarana dan prasarana lahan Pemakaman; dan Krematorium.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018. \n - \n - \n 17 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pemakaman bertujuan untuk mendayagunakan sumber daya alam berupa tanah untuk keperluan makam, mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan makam agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya dan keagamaan, serta meningkatkan peran serta dan kontribusi perusahaan, pelaku usaha atau pengembang dan masyarakat dalam pengelolaan pemakaman. Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan pemakaman, termasuk jenis lahan pemakaman (TPU, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus, dan tempat penyimpanan abu jenazah), pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta, serta kewajiban perusahaan pengembang untuk menyediakan lahan TPU sebesar 2% dari luas lahan yang dikembangkan. Selain itu, diatur pula mengenai penataan dan penggunaan tanah makam, termasuk ukuran petak makam, zonasi pemakaman, serta larangan-larangan terkait pemanfaatan lahan pemakaman. Peraturan ini juga mengatur tata cara pemakaman jenazah, pemindahan dan penggalian jenazah, serta pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lahan pemakaman. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membangun dan mengelola krematorium.","transitional_provisions","1. Dalam hal Peraturan Daerah yang mengatur terkait RTRW belum ditetapkan atau masih dalam proses revisi/peninjauan kembali/ pembahasan, maka penyediaan lahan sebagai TPU dilaksanakan setelah mendapat arahan dan persetujuan dari Walikota.\n2. Pengelolaan TPU yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 12 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan pembangunan, penutupan lokasi pembangunan, dan pencabutan izin Perusahaan.\n3. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 30, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MATARAM
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MATARAM CITY
NUMBER 5 OF 2018
ABOUT
MANAGEMENT OF CEMETERIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MATARAM,

Considering:

that the dynamics of development and population growth, as well as the increasingly rapid development of housing and settlement areas, must be balanced with the availability of land as cemetery land;
that control over the availability of cemetery land must be carried out by taking into account the situation and conditions of the region based on religious and socio-cultural aspects of the local community, and its utilization must be in accordance with the regional spatial plan and pay attention to the quality of the environment;
that cemetery management is the responsibility of the regional government, business actors/developers, and the community, so it is necessary to make arrangements regarding the provision, handover, arrangement

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f867f034-fb3c-41f8-a383-06d8cbdb64d0","actionData","errors"]