[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f85cd7e5-2faf-47bd-ab89-73559abbc8dc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pagu Indikatif Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2025","number","12","year","2025","published_date","2025-03-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ec6c968c-192a-462c-a6f3-404e8d282b13","Pendanaan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bireuen","place_of_enactment","Bireuen","theme","Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pagu Indikatif Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DANA DESA
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025 NOMOR 843
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pagu Indikatif Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan, Pendapatan Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.\r\nb. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana desa setiap tahun anggaran mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.\r\nc. Bahwa berdasarkan pertimbangan, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tetang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pagu Indikatif Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 \n Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU Nomor 48 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 \n Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pembagian dan penetapan rincian pagu indikatif alokasi dana untuk setiap gampong dalam Kabupaten Bireuen pada tahun anggaran 2025. Peraturan ini menetapkan mekanisme pembagian dana serta rincian alokasi dana yang diterima oleh gampong guna mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat gampong secara terencana dan akuntabel \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2025. \n 22 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000.\n2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 12 Tahun 2025 ditetapkan sebagai pedoman tata cara pembagian dan penetapan rincian pagu indikatif Alokasi Dana Gampong (ADG) di Kabupaten Bireuen untuk Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong, serta meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Gampong.

Secara substansial, ADG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen, dengan alokasi minimal 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian ADG bagi setiap Gampong didasarkan pada alokasi dasar sebesar 90% yang dibagi merata, serta 10% alokasi berdasarkan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis. Penggunaan ADG diprioritaskan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik serta perangkat Gampong, jaminan sosial, operasional pemerintahan Gampong, tunjangan Tuha Peuet, serta kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penyaluran dana dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong secara bertahap (empat tahap, masing-masing 25%) setelah APBG disahkan dan dokumen persyaratan terpenuhi. Keuchik diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBG kepada Bupati melalui Camat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan.

","transitional_provisions","1. Dalam hal terjadi perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, sumber Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terealisasi, maka rincian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilakukan penyesuaian kembali.","sanctions","1. Kerugian Gampong yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh APIP.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF BIREUEN
ACEH PROVINCE

REGULATION OF THE REGENT OF BIREUEN
NUMBER 12 OF 2025
CONCERNING
PROCEDURES FOR THE DISTRIBUTION AND DETERMINATION OF INDICATIVE CEILING DETAILS FOR GAMPONG FUND ALLOCATION WITHIN BIREUEN REGENCY FOR THE 2025 FISCAL YEAR

BY THE GRACE OF THE ALMIGHTY GOD
REGENT OF BIREUEN,

Considering :

that based on Article 72 paragraph (1) letter d of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is stated that Village Income is sourced from Village Fund Allocation which is part of the balancing funds received

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f85cd7e5-2faf-47bd-ab89-73559abbc8dc","actionData","errors"]