[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f857e5ac-8f45-4800-bbc5-0d59c43f633d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019","number","9","year","2019","published_date","2019-10-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Solok","place_of_enactment","Arosuka","theme","Ketentraman dan Ketertiban Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketentraman - ketertiban
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Kab. Solok No. 9 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketentraman dan Ketertiban Umum\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku kehidupan masyarakat Kab. Solok yang teratur, tertib dan disiplin perlu menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang lebih baik di Kab. Solok \n UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 16 Tahun 2018 \n Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Umum\r\n2. Tertib Jalan dan angkutan umum\r\n3. Tertib bangunan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum\r\n4. tertib kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup\r\n5. tertib sosial\r\n6. tertib pelajar\r\n7. tertib tempat usaha\r\n8. tertib pedagang kaki lima\r\n9. tertib rumah kos\r\n11. tertib kegiatan pada bulan ramadhan\r\n12. penegakan perda\r\n13. pembinaan PPNS\r\n14. Sumber daya\r\n15. pembiayaan\r\n16.pembinaan, pengawasan dan pelaporan\r\n17. peran serta masyarakat\r\n18.tata cara pemberian sanksi administratif\r\n19. ketentuan penyidikan\r\n20.ketentuan pidana\r\n21. ketentuan penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019. \n 48 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1982 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 1982 Nomor 8 seri d Nomor 1)\n2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 30 seri 3 11)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tertib, dan disiplin di Kabupaten Solok. Latar belakangnya adalah perlunya pengaturan kondisi sosial masyarakat agar tercipta situasi yang aman, nyaman, dan kondusif, serta penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai urusan wajib daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Tertib Jalan dan Angkutan Umum:** Menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas, melarang gangguan terhadap perlengkapan jalan, mengatur kendaraan umum agar singgah di terminal, serta mengatur perilaku pengemudi.\n2. **Tertib Bangunan, Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum:** Mengatur pendirian bangunan, kewajiban penanggung jawab bangunan, serta larangan merusak atau mengganggu fungsi jalur hijau, taman, dan fasilitas umum.\n3. **Tertib Kebersihan dan Kelestarian Lingkungan Hidup:** Mengatur kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, larangan membangun kandang yang menimbulkan bau, serta larangan menumpuk barang bekas tanpa izin.\n4. **Tertib Sosial:** Melarang kegiatan mengemis, eksploitasi anak, bergelandangan, meminta sumbangan tanpa izin, serta mengatur kegiatan sosial kemasyarakatan.\n5. **Tertib Pelajar:** Melarang pelajar membawa barang berbahaya, melakukan tawuran, membawa rokok/miras/pornografi ke sekolah, merokok/minum miras, berada di luar sekolah saat jam belajar, dan merayakan kelulusan dengan konvoi.\n6. **Tertib Tempat Usaha:** Mewajibkan setiap usaha memiliki izin, melaksanakan kegiatan sesuai izin, serta mengatur kegiatan usaha permainan online, video game, biliar, dan salon kecantikan.\n7. **Tertib Pedagang Kaki Lima:** Mengatur kewajiban dan larangan bagi pedagang kaki lima dalam menjalankan usahanya.\n8. **Tertib Kegiatan di Bulan Ramadhan:** Melarang merokok, makan, dan minum di tempat umum sebelum berbuka puasa, serta mengatur operasional tempat hiburan dan usaha kuliner.\n9. **Tertib Tempat Hiburan:** Mengatur kewajiban dan larangan bagi tempat hiburan, termasuk karaoke dan pentas musik.\n10. **Tertib Rumah Kos:** Mengatur kewajiban pemilik rumah kos dalam mendata penghuni dan larangan menampung penghuni yang bukan suami istri dalam satu rumah kos.","transitional_provisions","","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penahanan sementara kartu identitas, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan izin usaha, pembongkaran paksa, mengembalikan pada keadaan semula, dan/atau denda administratif.\n2. Beberapa pasal juga mengatur sanksi pidana berupa pidana kurungan dan/atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOLOK
THE PROVINCE OF WEST SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF SOLOK REGENCY
NUMBER 9 OF 2019
on
TRANQUILITY AND PUBLIC ORDER

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOLOK,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to realize the orderly, disciplined behavior of the people of Solok Regency, it is necessary to create better conditions of tranquility and public order in Solok Regency;
that various or many social conditions of the people of Solok Regency need to be regulated in an orderly manner to create a safe, comfortable and conducive situation of tranquility and public order;
that the implementation of handling disturbances to tranquility and public order is one of the mandatory affairs that is the authority of the region that must be carried out in accordance with statutory provisions;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f857e5ac-8f45-4800-bbc5-0d59c43f633d","actionData","errors"]