[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f84594d8-ff70-40ea-b43b-5e3344f4a9e2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 2 Tahun 2015","number","2","year","2015","published_date","2015-04-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Utara","place_of_enactment","Muara Teweh","theme","Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA-CARA-PENCALONAN-PEMILIHAN-PELANTIKAN-DAN-PEMBERHENTIAN-KEPALA-DESA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2007 Nomor 4 Seri D) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu disesuaikan; b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan, selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, maka sebagai perwujudan demokrasi di Desa perlu diatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 \n PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA\r\nPANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA \r\nHAK MEMILIH DAN DIPILIH \r\nPENCALONAN KEPALA DESA \r\nKAMPANYE\r\nKEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA\r\nPELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA \r\nPENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA \r\nMASA JABATAN KEPALA DESA \r\nTUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA \r\nPERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA\r\nLARANGAN DAN PENYIDIKAN KEPALA DESA \r\nPEMBERHENTIAN KEPALA DESA \r\nPENGANGKATAN PEJABAT DAN YANG MENJALANKAN TUGAS KEPALA DESA \r\nBIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA \r\nTINDAKAN DAN SANKSI \r\nKETENTUAN PERALIHAN \r\nKETENTUAN PENUTUP\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2015. \n Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2007 Nomor 4) \n Peraturan Bupati \n 20 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2007 Nomor 4 Seri D)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Barito Utara. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Proses pemilihan Kepala Desa, termasuk pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa oleh BPD, pembentukan panitia pemilihan, dan tahapan pemilihan.
Hak memilih dan dipilih menjadi Kepala Desa, dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pemilih dan calon Kepala Desa.
Pencalonan Kepala Desa, termasuk penjaringan dan penyaringan bakal calon, penelitian persyaratan, dan seleksi tambahan jika jumlah calon melebihi ketentuan.
Kampanye, yang diatur dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggung jawab, serta larangan-larangan yang harus dipatuhi.
Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, yang harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.
Pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan Kepala Desa terpilih oleh Bupati.
Masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun, dengan batasan maksimal 3 kali masa jabatan.
Tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati dan BPD.
Larangan bagi Kepala Desa, seperti menjadi pengurus partai politik atau merangkap jabatan.
Pemberhentian Kepala Desa, baik karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena alasan tertentu.
Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Desa jika terjadi kekosongan jabatan.
Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD Kabupaten dan APBDesa.

\n","transitional_provisions","1. Kepala Desa yang selama ini masa jabatannya ditetapkan 6 (enam) Tahun tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya.","sanctions","Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH BARITO
THE PROVINCE OF CENTRAL KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF BARITO UTARA REGENCY
NUMBER 2 OF 2015
on
PROCEDURES FOR CANDIDACY, ELECTION, APPOINTMENT AND
DISMISSAL OF VILLAGE HEAD

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH BARITO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that with the enactment of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 112 of 2014 on the Election of Village Heads, the provisions stipulated in Regional Regulation Number 4 of 2007 on Procedures for Candidacy, Election, Appointment and Dismissal of Village Heads (Regional Gazette of North Barito Regency of 2007 Number 4 Series D) are no longer in accordance with developments and need to be adjusted;
that in order to organize Village Governance that is in accordance with the development of circumstances, in harmony with diversity, participation, original autonomy, democracy and community

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f84594d8-ff70-40ea-b43b-5e3344f4a9e2","actionData","errors"]