Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.05/2016

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan tata cara penyediaan dan pengembalian dana kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri dengan perkembangan kondisi terkini, serta menjaga kredibilitas pemerintah di dunia internasional. Hal ini dilakukan dengan mengatur kembali ketentuan terkait pengelolaan kegiatan yang dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan refund atas pengeluaran ineligible dan penyelesaian administratif terkait pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Pengeluaran ineligible mencakup pengeluaran yang tidak sesuai dengan perjanjian PHLN, seperti pengeluaran setelah closing date, pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai, dan pengeluaran yang mengandung unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelesaian administratif mencakup pembatalan kontrak, kelebihan penarikan, dan denda keterlambatan. Refund dilakukan melalui mekanisme Reksus, PL, dan/atau L/C.