[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f837c950-effd-482b-b627-0cef407e5c28","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 \r\nTENTANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 10 Tahun 2013","number","10","year","2013","published_date","2013-12-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kerinci","place_of_enactment","Siulak","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 \r\nTENTANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN - perubahan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 \r\nTENTANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
ABSTRAK:	\n \n Dalam upaya pelestarian lingkungan hidup agar dapat menunjang kelangsungan makhluk hidup yang berada di dalam suatu lingkungan perlu memaksimalkan\r\npengendalian terhadap dampak yang mungkin akan ditimbulkan dari suatu proses/kegiatan suatu usaha, sehingga keberlangsungan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan berimbang dapat diwujudkan demi kemaslahatan manusia dan makhluk hidup yang berdiam di dalamnya;\r\nDengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang pengendalian Dampak Lingkungan, perlu disesuaikan dengan perubahan yang mengacu kepada kedua peraturan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dimaksud \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 11 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2012; Permeneg LH No. 13 Tahun 2010; Permeneg LH No. 5 Tahun 2012; Perda No. 12 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 19 Tahun 2012; Perda No. 22 Tahun 2011\r\n\r\n \n Perda ini mengatur mengenai Perubahan atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mengubah ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 15, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 20 ayat (1).\r\nMenambahkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 2; 1 (satu) huruf dalam Pasal 5 ayat (1), yakni huruf e, 1 (satu) ayat dalam Pasal 5; 1 (satu) pasal di antara Pasal 6 dan Pasal 7, yakni Pasal 7A; 1 (satu ) Bab di antara Bab V dan Bab VI, yakni BAb VA (Pasal 13A); serta 1 (satu) pasal di antara Pasal 15 dan Pasal 16, yakni Pasal 15A.\r\nMenghapus ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 5 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 ayat (1). \n 8 hlm., Penjelasan 3 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 19)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memaksimalkan pengendalian terhadap dampak lingkungan dari suatu usaha atau kegiatan, selaras dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Izin Lingkungan: Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati Kerinci setelah memperoleh keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, dan izin usaha dapat dibatalkan jika izin lingkungan dicabut.
Objek Pengendalian Dampak Lingkungan: Meliputi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Usaha mikro atau kecil wajib dilengkapi dengan SPPL.
Baku Mutu Lingkungan Hidup: Penentuan pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup, termasuk baku mutu air, air limbah, udara ambien, emisi, dan baku mutu lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup jika memenuhi baku mutu dan mendapat izin dari bupati.
Pembinaan dan Pengawasan: Instansi terkait bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan studi AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL. Penanggung jawab usaha wajib memberikan laporan dan evaluasi minimal tiga bulan sekali. Instansi lingkungan hidup berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dokumen, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, dan menghentikan pelanggaran tertentu.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pengenaan sanksi pencabutan izin dilakukan terhadap pelanggaran persyaratan pokok, pelaksanaan yang menyimpang, tidak terpenuhinya keharusan dalam waktu 6 bulan, atau usaha dihentikan selama 12 bulan berturut-turut.\n2. Badan usaha dapat dikenakan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KERINCI

REGIONAL REGULATION OF KERINCI REGENCY
NUMBER 10 OF 2013
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 7 OF 2008
ON ENVIRONMENTAL IMPACT CONTROL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KERINCI,

\n\n \n \n

Considering:

that in an effort to preserve the environment in order to support the survival of living things in an environment, it is necessary to maximize control over the impacts that may arise from a process/activity of a business, so that the harmonious, balanced and equitable sustainability of the environment can be realized for the benefit of humans and living things residing therein;
that with the enactment of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and followed up by Government Regulation Number 27 of 2012 concerning Environmental Permits, the Regional Regulation Number 7 of 2008 concerning Environmental Impact Control needs to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f837c950-effd-482b-b627-0cef407e5c28","actionData","errors"]