[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f835a836-8aa6-4b15-8c9d-3b5eb4c103cc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2017","number","14","year","2017","published_date","2017-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kubu Raya","place_of_enactment","Sungai Raya","theme","PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2017/NO.14, LL KAB.KUBURAYA: 32 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta untuk memberikan perlimndungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenag dalam penyelenggaraan pelayanan public, perlu diterapkan prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih; bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya berkewajiban menyelenggarakan pelayanan public secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik; bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kualitas pelayanan publik serta memberikan perlindungan atas hak-hak public, perlu diatur hak dan kewajiban penyelenggara layanan publik dan masyarakat sebagai penerima layanan publik serta pihak-pihak lain yang berkepentingan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No 96 Tahun 2012. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Pembinaan dan Penyelenggara; Sistem Pelayanan Terpadu; Hak, Kewajiban dan Larangan; Hubungan antar Penyelenggara dan Kerja Sama Penyelenggara Dengan Pihak Lain; Penyelesaian Pengaduan; Peran Serta Masyarakat; Evaluasi dan Pengawasan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017. \n Penjelasan sebanyak 9 (sembilan) halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan wewenang. Latar belakangnya adalah perlunya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pemenuhan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang terpadu dan berkesinambungan.\r\n\r\nKetentuan substansial mencakup pola pelayanan yang dilakukan secara fungsional, terpusat, terpadu, dan pelayanan keliling. Penyelenggara pelayanan publik, yaitu SKPD dan BUMD, wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait. Standar pelayanan meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu, biaya, produk pelayanan, sarana prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, keamanan, dan evaluasi kinerja.\r\n\r\nPeraturan ini juga mengatur tata perilaku penyelenggara dan pelaksana, survei kepuasan masyarakat, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan sarana dan prasarana, pelayanan khusus bagi kelompok rentan, biaya atau tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, serta pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah. Sistem pelayanan terpadu dapat dilakukan untuk mempermudah pelayanan, dengan prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Hak dan kewajiban penyelenggara, pelaksana, dan masyarakat juga diatur, termasuk larangan bagi pelaksana dan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan.","transitional_provisions","sanctions","1. Penyelenggara yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 27, Pasal 40 ayat (4), Pasal 45, Pasal 49 ayat (5), dan Pasal 68 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUBU RAYA
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KUBU RAYA REGENCY
NUMBER 14 OF 2017
CONCERNING
ORGANIZATION OF PUBLIC SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUBU RAYA,

Considering:

that in order to improve the quality and
guarantee the provision of public service and to
provide protection for the public from
abuse of authority in the organization of
public service, it is necessary to apply the principles of good
and clean governance;
that the Regional Government of Kubu Raya Regency
is obliged to organize public service
in an integrated and sustainable manner in an effort
to meet the expectations and demands of the public regarding
the quality of public service;
that as an effort to improve the quality of
public service and provide protection for
public rights, it is necessary to regulate the rights and obligations of
public service providers and the public as
recipients of public service and other parties
c

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f835a836-8aa6-4b15-8c9d-3b5eb4c103cc","actionData","errors"]