[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f82a9bec-efa5-4893-a45a-10b86eea5f79","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2016-12-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur","place_of_enactment","Sampit","theme","Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bumd
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2016/10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan\r\nekonomi global dan mewujudkan Visi dan Misi\r\nKabupaten Kotawaringin Timur, dipandang perlu\r\nmembentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai\r\nwadah usaha untuk menciptakan dan mendorong\r\npeningkatan usaha daerah yang berorientasi\r\nkepada bisnis dan pelayanan publik dan\r\nmempunyai daya saing tinggi di tingkat nasional\r\ndan internasional. BUMD yang akan didirikan tersebut\r\nbertujuan untuk menjadi perusahaan yang handal,\r\nmeningkatkan Pendapatan Asli Daerah, bersih,\r\ntransparan dan menjunjung prinsip tata kelola\r\nperusahaan yang baik, menciptakan lapangan\r\nkerja, serta sebagai pendorong pembangunan di\r\nKabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah, pendirian BUMD ditetapkan\r\ndengan Peraturan Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun\r\n1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun\r\n1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun\r\n1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun\r\n2015 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nPEMBENTUKAN;\r\nBAB III\r\nMAKSUD DAN TUJUAN;\r\nBAB IV\r\nANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA;\r\nBAB V\r\nKEDUDUKAN DAN BIDANG USAHA;\r\nAB VI\r\nPEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN DAN DIVISI;\r\nBAB VII\r\nKERJASAMA;\r\nBAB VIII\r\nMODAL DAN SAHAM;\r\nBAB IX\r\nRUPS;\r\nBAB X\r\nDIREKSI;\r\nBAB XI\r\nDEWAN KOMISARIS;\r\nBAB XII\r\nKEPEGAWAIAN;\r\nBAB XIII\r\nTAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN;\r\nBAB XIV\r\nPENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH;\r\nBAB XV\r\nPENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN;\r\nBAB XVI\r\nPEMBUBARAN DAN LIKUIDASI;\r\nBAB XVII\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :\r\na. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik\r\nDaerah Bidang Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan di Kabupaten\r\nKotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur\r\nTahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nKotawaringin Timur Nomor 218); dan\r\nb. Paraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan\r\nUsaha Milik Daerah di Bidang Jasa Kepelabuhanan di Kabupaten\r\nKotawaringin Timur ( Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur\r\nTahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nKotawaringin Timur Nomor 220), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Daerah Bidang Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 218);\n2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Jasa Kepelabuhanan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 220).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan nama PT. Habaring Hurung Sampit-Kalteng sebagai perusahaan induk (Holding Company). Pembentukan BUMD ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah, pendapatan asli daerah, dan pelayanan publik, serta memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Maksud pendirian BUMD adalah mencari keuntungan, meningkatkan tata kelola aset Pemerintah Daerah, dan memberdayakan ekonomi kerakyatan.

\n\n

BUMD ini akan melakukan kegiatan usaha di berbagai bidang, meliputi perusahaan ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Modal dasar BUMD ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah), dengan penyertaan modal awal dari Pemerintah Daerah sebesar 25% dari modal dasar. Pemerintah Daerah memiliki saham paling sedikit 51% dari seluruh saham. Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, Direksi bertugas menjalankan perseroan, dan Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan.

\n\n

BUMD dapat membentuk anak perusahaan dan divisi, serta melakukan kerjasama dengan pihak lain baik secara nasional, regional, maupun internasional. Penambahan modal melalui penjualan saham Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan DPRD. Laba bersih BUMD akan disisihkan untuk cadangan dan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST KOTAWARINGIN
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF EAST KOTAWARINGIN REGENCY
NUMBER 10 OF 2016
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF REGIONAL OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST KOTAWARINGIN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to anticipate global economic developments and realize the Vision and Mission of East Kotawaringin Regency, it is deemed necessary to establish a Regional Owned Enterprise as a business entity to create and encourage increased regional business that is oriented towards business and public service and has high competitiveness at the national and international levels;
that the BUMD to be established aims to become a reliable company, increase Regional Original Income, be clean, transparent and uphold the principles of good corporate governance, create jobs, and as a driver of development in East Kotawaringin Regency;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f82a9bec-efa5-4893-a45a-10b86eea5f79","actionData","errors"]