[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f828951b-82b0-4dd2-a6cb-4fe7c4277d96","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 tentang perangkat kepenghuluan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015","number","10","year","2015","published_date","2015-12-18","effective_date","2015-12-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir","place_of_enactment","Bagan Siapi-api","theme","perangkat kepenghuluan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERANGKAT KEPENGHULUAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR 2015 NOMOR 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG perangkat kepenghuluan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 50 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah N omor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Kepenghuluan. \n Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. \n Dalam peraturan ini berisi tentang ketentuan dalam pasal 50 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah N omor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa perlu menetapkan peraturan daerah tentang perangkat kepenghuluan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kepenghuluan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009 Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perangkat Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang dalam penjaringan, penyaringan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat Kepenghuluan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Struktur Perangkat Kepenghuluan: Terdiri dari Sekretariat Kepenghuluan, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Sekretariat Kepenghuluan dipimpin oleh Sekretaris Kepenghuluan dan terdiri dari urusan administrasi dan umum serta urusan keuangan. Pelaksana Kewilayahan adalah Kepala Dusun. Pelaksana Teknis terdiri dari Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, dan Seksi Kesejahteraan Rakyat.
Tugas dan Hak Perangkat Kepenghuluan: Perangkat Kepenghuluan bertugas membantu Penghulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Mereka berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, penerimaan lain yang sah, serta jaminan kesehatan.
Larangan bagi Perangkat Kepenghuluan: Perangkat Kepenghuluan dilarang melakukan berbagai tindakan yang merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang, melakukan diskriminasi, melakukan KKN, menjadi pengurus partai politik, merangkap jabatan, terlibat dalam kampanye pemilihan umum, melanggar sumpah jabatan, meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas, terikat pada instansi lain dengan jam kerja yang sama, dan melakukan perbuatan tercela.
Pengisian Perangkat Kepenghuluan: Proses pengisian diawali dengan kajian kebutuhan formasi oleh Penghulu dan izin dari Bupati. Panitia Pengisian dibentuk oleh Penghulu, dan Tim Pengawas dibentuk oleh Camat. Persyaratan calon Perangkat Kepenghuluan meliputi warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan, setia pada Pancasila dan UUD 1945, berpendidikan minimal sekolah menengah umum, berusia 20-42 tahun, terdaftar sebagai penduduk Kepenghuluan, tidak sedang menjalani hukuman pidana, berbadan sehat, tidak memiliki hubungan keluarga dengan panitia atau Penghulu, mampu mengoperasikan komputer, dan tidak terikat pada instansi lain dengan jam kerja yang sama.
Pemberhentian Perangkat Kepenghuluan: Perangkat Kepenghuluan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena usia, berhalangan tetap, tidak memenuhi syarat, atau melanggar larangan.
Mutasi Perangkat Kepenghuluan: Penghulu dapat melakukan mutasi sesuai kebutuhan dalam lingkup Pemerintah Kepenghuluan setempat.

","transitional_provisions","1. Perangkat Kepenghuluan yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat pengangkatan.\n2. Aparat Pemerintah Kepenghuluan yang berstatus sebagai staf atau pembantu perangkat Kepenghuluan lainnya tetap melaksanakan tugas sebagai perangkat Kepenghuluan sampai habis masa tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat pengangkatan.\n3. Sekretaris Kepenghuluan yang berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Penghulu wajib menyesuaikan nama/jabatan perangkat Kepenghuluan sesuai dengan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya dengan keputusan Penghulu.\n5. Izin tertulis pengisian perangkat Kepenghuluan dari Bupati yang terbit sebelum berlakunya peraturan daerah ini bagi pemerintah Kepenghuluan yang belum melaksanakan pengisian perangkat Kepenghuluan, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n6. Bagi pemerintah Kepenghuluan yang sudah melaksanakan pengisian perangkat Kepenghuluan dan belum dapat menyelesaikannya, wajib mengajukan permohonan izin ulang kepada Bupati untuk melaksanakan pengisian perangkat Kepenghuluan sesuai dengan peraturan daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.\n7. Apabila jumlah perangkat Kepenghuluan melebihi formasi perangkat Kepenghuluan yang dibutuhkan, maka perangkat Kepenghuluan yang bersangkutan diberikan tugas membantu perangkat Kepenghuluan lainnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.","sanctions","1. Perangkat Kepenghuluan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ROKAN HILIR
THE PROVINCE OF RIAU

REGIONAL REGULATION OF ROKAN HILIR REGENCY
NUMBER 10 OF 2015
on
KEPENGHULUAN APPARATUS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ROKAN HILIR,

Considering / Whereas:

that to implement the provisions in Article 50 paragraph (2) letter d of Law Number 6 of 2014 on Villages and Article 65 paragraph (1) letter d of Government Regulation Number 43 of 2014 on Regulations Implementing Law Number 6 of 2014 on Villages as amended by Government Regulation Number 47 of 2015 on Amendments to Government Regulation Number 43 of 2014 on Regulations Implementing Law Number 6 of 2014 on Villages, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Kepenghuluan Apparatus;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA);
Law Number 53 of 1999 on the Establishment of Pelelawan Regency, Rokan Hulu Regency, Rokan Hilir

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f828951b-82b0-4dd2-a6cb-4fe7c4277d96","actionData","errors"]