[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f811ee13-6fd1-47cc-ac96-ba021d83d57c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2012","number","1","year","2012","published_date","2012-01-31","effective_date","2012-02-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Balikpapan","place_of_enactment","Balikpapan","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak bumi dan Bangunan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:	\n \n Terdapat beberapa ketentuan Peraturan Daerah kota Balikpapan Nomor 13 tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang harus disempurnakan serta tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Pasal 6 bila diterapkan akan menimbulkan kenaikan yang cukup besar pada jumlah ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Kenaikan ketetapanpajak ini akan menjadi beban yang memberatkan masyarakat Wajib Pajak \n UU No.27 Tahun 1959; UU UU No.49 Prp Tahun 1960; UU No.8 Tahun 1981; UU No.12 Tahun 1985; UU No.19 Tahun 1997;\r\nUU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; \n Peraturan ini membahas tentang perubahan eberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor\r\n13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 13 Seri B tanggal 23 Desember 2010 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2012. \n Perda Kota Balikpapan No.13 TAHUN 2010 \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Perubahan tersebut meliputi tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan yang disesuaikan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 ditetapkan tarif sebesar 0,1%, sedangkan untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00 ditetapkan tarif sebesar 0,2%.

Selain itu, peraturan ini juga mengubah ketentuan mengenai pendataan PBB, di mana subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah diterima. Tata cara pendataan dan pendaftaran objek pajak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Peraturan ini juga mengatur mengenai penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) apabila SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau jika jumlah pajak yang terutang lebih besar dari yang dihitung berdasarkan SPOP. Walikota atau pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, dan pembayaran harus dilakukan sekaligus dan lunas dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) di Kas Daerah.

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SPPT dan SKPD diterima. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pemeriksaan data riil objek pajak di lapangan yang tidak bersifat investigasi/penyelidikan. Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, dan jika ada temuan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. SPPT dan SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah melampaui jangka waktu dikenakan sanksi administrasi 2% sebulan.\n2. Pembayaran pajak dengan angsuran dan penundaan dikenakan bunga 2% sebulan.\n3. STPD dikenakan bunga 2% sebulan untuk paling lama 15 bulan sejak terutangnya pajak.\n4. Pengajuan Keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian dikenakan denda 50% dari jumlah pajak berdasarkan Keputusan Keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar.\n5. Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian dikenakan denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BALIKPAPAN CITY
NUMBER 1 OF 2012
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BALIKPAPAN CITY
NUMBER 13 OF 2010 CONCERNING LAND AND BUILDING TAX RURAL
AND URBAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BALIKPAPAN,

\n\n \n \n

Considering:

that there are several provisions of the Regional Regulation of the city
\nof Balikpapan Number 13 of 2010 concerning Land and Building Tax and
\nUrban Areas that must be improved
\nas well as the Land and Building Tax rates for Rural and Urban Areas
\nin Article 6, if applied, will result in an increase that
\nis quite large in the number of stipulations of the Tax Notification Letter
\nPayable Land and Building Tax for Rural and Urban Areas
\ncompared to the previous year, the increase in tax assessment
\nthis will be a burden that weighs on the community
\nTaxpayer;
that based on the considerations in letter a, it is necessary
\nto stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f811ee13-6fd1-47cc-ac96-ba021d83d57c","actionData","errors"]