[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7fbafba-809d-4271-a5b7-bce3318ce8b4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencegahan Dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Bahan Adiktif Lainnya Di Kabupaten Bulungan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2014","number","12","year","2014","published_date","2014-07-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bulungan","place_of_enactment","Tanjung Selor","theme","Pencegahan Dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Bahan Adiktif Lainnya Di Kabupaten Bulungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pencegahan Dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Bahan Adiktif Lainnya Di Kabupaten Bulungan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2014/NO 12, TLD NO 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan Dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Bahan Adiktif Lainnya Di Kabupaten Bulungan
ABSTRAK:	\n \n Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat dan berdampak sangat luas terhadap kehidupan perseorangan, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sehingga perlu penanggulangan secara terpadu, Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab dan peran dalam pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan rehabilitasi korban\r\npenyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan\r\nadiktif lainnya, maka diperlukan pengaturan tentang\r\npenyelenggaraan pencegahan dan rehabilitasi korban\r\npenyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan\r\nadiktif lainnya. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No 11 Tahun 2009 tentang\r\nKesejahteraan Sosial, UU No 35 Tahun 2009 tentang\r\nNarkotika, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No 20 Tahun 2012 tentang\r\nPembentukan Provinsi Kalimantan Utara, PP No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, PP No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, PP No 39 Tahun 2012 tentang\r\nPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, PERMENKES No 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, PERMENSOS No r 3 Tahun 2012 tentang\r\nStandar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif\r\nLainnya, PERMENSOS No 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, PERMENKES No 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses atau\r\nTelah Diputus Oleh Pengadilan. . Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bulungan, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penanganan Kesejahteraan Sosial. \n Peraturan ini mengenai pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten Bulungan, dengan mencakup pencegahan penyalahgunaan, rehabilitasi korban, koordinasi kerjasama, sumber dana dan pembiayaan, serta sosialisasi dan edukasi. Peraturan ini penting untuk membangun sistem yang terintegrasi dan komprehensif dalam menangani masalah penyalahgunaan zat di tingkat daerah, dengan tujuan akhir untuk mengurangi prevalensi dan dampak sosial dari penyalahgunaan tersebut. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2014. \n 30 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bulungan.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penanganan Kesejahteraan Sosial.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten Bulungan. \n\n- **Latar Belakang dan Tujuan:** Peraturan ini dibuat karena meningkatnya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang berdampak luas. Tujuannya adalah untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan dan rehabilitasi, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan, memberikan pedoman kinerja bagi penyelenggara rehabilitasi, serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan rehabilitasi.\n\n- **Ketentuan Substansial:**\n - Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam pencegahan dan rehabilitasi.\n - Pencegahan meliputi pencegahan primer (mengindarkan dari penyalahgunaan), sekunder (menghindarkan dari ketergantungan), dan tersier (menghindarkan dari kekambuhan).\n - Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan sosial, yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.\n - Lembaga rehabilitasi medis dan sosial harus memiliki izin dan memenuhi persyaratan tertentu.\n - Bupati berwenang melakukan koordinasi, kerjasama, penguatan kapasitas, fasilitasi, pendataan, penyediaan lembaga rehabilitasi, dan pemberian izin teknis.\n - Pembiayaan pencegahan dan rehabilitasi bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.\n - Lembaga rehabilitasi wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan.\n - Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan rehabilitasi.\n - Masyarakat berperan dalam penyelenggaraan pencegahan dan rehabilitasi.\n - Pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2) atau Pasal 27 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).\n2. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 20 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BULUNGAN
THE PROVINCE OF NORTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF BULUNGAN REGENCY
NUMBER 12 OF 2014
ON
PREVENTION AND REHABILITATION OF VICTIMS OF ABUSE
OF NARCOTICS, PSYCHOTROPICS AND OTHER ADDICTIVE SUBSTANCES
IN BULUNGAN REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BULUNGAN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the abuse of narcotics, psychotropics and other addictive substances is increasing and has a very broad impact on the lives of individuals, families, communities, the nation and the state, so it needs to be addressed in an integrated manner;
that the Regional Government and the community shall have responsibility and roles in the prevention and rehabilitation of victims of narcotics, psychotropics and other addictive substances abuse;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty to the Regional Government and the community in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7fbafba-809d-4271-a5b7-bce3318ce8b4","actionData","errors"]